Javascript must be enabled to continue!
Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia
View through CrossRef
Penelitian ini mengkaji tentang dinamika masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada suatu ketidaklaziman dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Hal ini karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan memberlakukan hukum peralihan yang sesuai. Penulis menyarankan perlu dilakukan revisi UU MK dalam menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi serta pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diperbaiki dengan mengadopsi model masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.
Title: Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia
Description:
Penelitian ini mengkaji tentang dinamika masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada suatu ketidaklaziman dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga.
Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat.
Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan.
Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.
Hal ini karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan memberlakukan hukum peralihan yang sesuai.
Penulis menyarankan perlu dilakukan revisi UU MK dalam menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi serta pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diperbaiki dengan mengadopsi model masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.
Related Results
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi huku...
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat beru...
Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines
Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines
ABSTRACT
The Purpose of this Research is to examine 1) Legal construction of the Judicial Review of Parliamentary Threshold No. 44/PUUXV/2017 and No. 62/PUU-XXII/2024 on Judicial R...
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006...
REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA
REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA
AbstractThe term limit of members of legislative council has become debatable every time an election is about to be held, it becomes a dilemma when the constitution provides equal ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA JABATAN KOTA MAKASSAR
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA JABATAN KOTA MAKASSAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Waki...

