Javascript must be enabled to continue!
Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah
View through CrossRef
Abstract
A grant is a gift from one person to another where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. Provisions/rules regarding grants in Indonesia are still pluralistic. Basically, an owner of property has the right and freedom to give/grant to anyone, including his children, provided that the gift (grant) does not cover and does not reduce other rights as heirs. If the conditions and pillars are met then the grant is valid. Giving grants according to Islamic law (Compilation of Islamic Law) is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the total assets of the grantor. In the event that grants are made to their children (heirs), then the limitation is that grants must be made with the principle of justice. This grant limit is given to protect the rights of the heirs after the grantor dies. In addition to the maximum limits regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law and the Civil Code also provide the same limits on grant grants. This is intended to protect the absolute rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law (legitieme portie).
Keywords: Grants, conditions, restrictions
Abstrak
Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalamkeadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubunganya dengan kewarisan. Ketntuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah. Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga)dari keseluruhan harta pemberi hibah. Dalamhal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris),maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggaldunia. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , hukum adat dan KUHPerdata juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi (legitieme portie).
Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan
Title: Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah
Description:
Abstract
A grant is a gift from one person to another where the giver is still alive.
Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance.
Provisions/rules regarding grants in Indonesia are still pluralistic.
Basically, an owner of property has the right and freedom to give/grant to anyone, including his children, provided that the gift (grant) does not cover and does not reduce other rights as heirs.
If the conditions and pillars are met then the grant is valid.
Giving grants according to Islamic law (Compilation of Islamic Law) is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the total assets of the grantor.
In the event that grants are made to their children (heirs), then the limitation is that grants must be made with the principle of justice.
This grant limit is given to protect the rights of the heirs after the grantor dies.
In addition to the maximum limits regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law and the Civil Code also provide the same limits on grant grants.
This is intended to protect the absolute rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law (legitieme portie).
Keywords: Grants, conditions, restrictions
Abstrak
Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalamkeadaan hidup.
Secara materiil, eksistensi hibah ada hubunganya dengan kewarisan.
Ketntuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis.
Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris.
Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah.
Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga)dari keseluruhan harta pemberi hibah.
Dalamhal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris),maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan.
Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggaldunia.
Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , hukum adat dan KUHPerdata juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah.
Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi (legitieme portie).
Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan.
Related Results
HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA
HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA
Hibah merupakan pemberian cuma-cuma suatu benda untuk keperluan penerima hibah dan tidak tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan mengenai hibah terdapat baik dalam hukum nasional y...
DOKUMEN HIBAH SEBAGAI BUKTI PEMILIKAN HARTA BERDASARKAN ANALISIS KES MAHKAMAH SYARIAH
DOKUMEN HIBAH SEBAGAI BUKTI PEMILIKAN HARTA BERDASARKAN ANALISIS KES MAHKAMAH SYARIAH
Hibah merupakan instrumen perancangan harta Islam yang semakin diamalkan bagi memastikan pemindahan harta dapat dilaksanakan semasa hayat pemberi hibah. Namun, dalam amalan kehakim...
Status Quo Hibah dalam Penyelesaian Pertikaian Harta di Mahkamah Malaysia
Status Quo Hibah dalam Penyelesaian Pertikaian Harta di Mahkamah Malaysia
Dalam mencapai kesejahteraan ummah, pengurusan kekayaan menerusi pelbagai instrumen perancangan harta adalah penting. Makalah ini mengkaji status quo hibah di Malaysia yang meliput...
Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hibah yang Ditelantarkan Terkait Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Anak Menurut Hukum Perdata
Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hibah yang Ditelantarkan Terkait Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Anak Menurut Hukum Perdata
Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Permasalahan dalam penelitian ini a...
Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik
Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik
Hibah merupakan instrumen penting dalam hukum islam yang mencerminkan nilai-nilaisosial dan ekonomi melalui pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan. Penelitian ini bertujua...
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah
Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditin...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah
Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah
Kebijakan dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sering sekali menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Seharusnya siapa saja yang berhak menerima, maka makin banyak ju...

