Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemilihan Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri apakah telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah dalam menandatangani peraturan kepala daerah dan keabsahan dari peraturan kepala daerah yang telah ditandatangani oleh Penjabat sementara Kepala Daerah tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian preskriptif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, penunjukan langsung Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang terjadi pada periode 2022-2024 secara terang benderang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara berkedaulatan rakyat dan demokratis karena tidak adanya peran masyarakat daerah yang akan dipimpin untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya demi menjamin kemajuan dan pemenuhan kepentingan daerahnya baik secara langsung melalui pemilihan maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Kedua, kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah untuk menandatangani Perkada telah diamanatkan berdasarkan Pasal 110 ayat (3) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Jika Penjabat sementara Kepala Daerah melakukan penandatanganan rancangan Perkada tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri maka Perkada tersebut dapat dilakukan pembatalan karena dibentuk tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 128 s.d. Pasal 140 Permendagri 120 Tahun 2018 untuk peraturan gubernur dan Pasal 141 s.d. Pasal 156 Permendagri 120 Tahun 2018 untuk Peraturan Bupati/Walikota.