Javascript must be enabled to continue!
BEBERAPA ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
View through CrossRef
Crimes against humanity are crimes that are classified as delict jure gentium, which have been in the spotlight since the trial of criminals from World War II. Because of the word humanity contained in it, this crime is difficult to understand because it has an abstract and broad value. The Study of crimes against humanity viewed from several aspect of international law.is a way to better understand these crimes. Crimes against humanity in the Rome Statute 1998 are regulated in Article 7. This article describes spesifically the forms ofcrimes agains humanity and their elements. Article 7 places a limit on the act of giving rise to this crime, only for an attack toward civilian population by a state authority. The aspect of universal jurisdiction is the hallmark of crimes against humanity. The universal principle does not pay attention to the area where the crime occurs and does not pay attention to nationality whether is passive or active. Law enforcement for trial and punishment to the perpetrators of this crime is carried out by the International Criminal Court on the basis of state compliance through state consent by ratification and other legally binding methods to the Rome Statute 1998. The state’s obligation to take preventive measures so that crimes do not occur and also prosecuting and punishing the perpetrators can be build as a model of state responsibility. The occurrence of the crimes in the state territorial sovereignity might allows humanitarian intervention by other states based on the doctrine of responsibility to protect, but with 2 (two) main and strict condition only, namely state unwilling and unable, and legalized by the UN Security Council.Key Words: Crimes Against Humanity, Rome Statute 1998, Universal Jurisdiction, Responsibility to Protect, State Compliance, State Obligation.
Title: BEBERAPA ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Description:
Crimes against humanity are crimes that are classified as delict jure gentium, which have been in the spotlight since the trial of criminals from World War II.
Because of the word humanity contained in it, this crime is difficult to understand because it has an abstract and broad value.
The Study of crimes against humanity viewed from several aspect of international law.
is a way to better understand these crimes.
Crimes against humanity in the Rome Statute 1998 are regulated in Article 7.
This article describes spesifically the forms ofcrimes agains humanity and their elements.
Article 7 places a limit on the act of giving rise to this crime, only for an attack toward civilian population by a state authority.
The aspect of universal jurisdiction is the hallmark of crimes against humanity.
The universal principle does not pay attention to the area where the crime occurs and does not pay attention to nationality whether is passive or active.
Law enforcement for trial and punishment to the perpetrators of this crime is carried out by the International Criminal Court on the basis of state compliance through state consent by ratification and other legally binding methods to the Rome Statute 1998.
The state’s obligation to take preventive measures so that crimes do not occur and also prosecuting and punishing the perpetrators can be build as a model of state responsibility.
The occurrence of the crimes in the state territorial sovereignity might allows humanitarian intervention by other states based on the doctrine of responsibility to protect, but with 2 (two) main and strict condition only, namely state unwilling and unable, and legalized by the UN Security Council.
Key Words: Crimes Against Humanity, Rome Statute 1998, Universal Jurisdiction, Responsibility to Protect, State Compliance, State Obligation.
Related Results
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA
Dalam hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga...
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), dan sangat mengancam kedaulatan semua...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
Kejahatan merupakan perubahan yang tidak direncanakan akibat proses pengembangan perkotaan. Pendekatan geografis dalam analisis kejahatan mampu menganalisis pola kejahatan mengguna...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasi yang mana kejahatan ini dilaku...
Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi
Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi
Korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan cara mengambil harta yang bukan milik sendiri baik yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun orang lain. Permasalahan dari korupsi se...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...

