Javascript must be enabled to continue!
DOMINUS LITIS DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)
View through CrossRef
<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta serta pertimbangan penuntut umum sebagai fasilitator perdamaian dengan menggunakan asas dominus litis sebagai asas penuntut umum dalam bertindak atas kasus yang ditangani serta dilandasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan penghentian penuntutan oleh penuntut umum atas tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga sah dan meyakinkan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah tepat dilakukan secara keadilan restoratif berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi.<br />Kata kunci: Keadilan restoratif; penghentian penuntutan; tindak pidana penganiayaan</p>
Title: DOMINUS LITIS DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)
Description:
<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta serta pertimbangan penuntut umum sebagai fasilitator perdamaian dengan menggunakan asas dominus litis sebagai asas penuntut umum dalam bertindak atas kasus yang ditangani serta dilandasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan penghentian penuntutan oleh penuntut umum atas tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.
3.
11/Eoh.
2/06/2022 telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga sah dan meyakinkan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah tepat dilakukan secara keadilan restoratif berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi.
<br />Kata kunci: Keadilan restoratif; penghentian penuntutan; tindak pidana penganiayaan</p>.
Related Results
Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif
Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif
Dominus Litis merupakan asas universal yang melekat pada Jaksa. Jaksa selaku penuntut umum memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran Perja Nomor 15 Tahun 2020...
TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO)
TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO)
<p><strong>Abst</strong><strong>rak</strong><strong>:</strong> Artikel ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana rekon...
Terobosan Hukum Pidana melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif
Terobosan Hukum Pidana melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pembe...
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN
Penelitian terkait pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi, berbagai penelitian tersebut cenderung dilakukan d...
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ...
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen. Metodologi penelitia...
Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian
Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian
Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian perkara pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adi...
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Eksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuas...

