Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL

View through CrossRef
AbstractThe development of the digital era has brought various changes, both positive impacts that can be used as well as possible. But at the same time, the digital era also brings a lot of negative impacts so that it becomes a new challenge. In the digital era, there are many crimes that utilize personal data. In 2021, there has been an alleged data leak allegedly belonging to Bank Jatim and in 2022, a data leak is suspected to have occurred again at a state-owned company (Indihome). This case of data leakage does not rule out the possibility that it could happen to a Notary because the Notary plays a role in storing personal data. Notaries in the digital era are maintaining the security of data storage of appearers from digital disturbances such as data theft. The formulation of the problem in this research is the extent of legal protection for Notaries in facing challenges to appearers  data in the Digital Age and what efforts have been made by Notaries in facing challenges in protecting presbyers' data in the Digital Age. The purpose of this research is to find out and analyze Legal Protection for Notaries in facing challenges to appearers  data in the Digital Age as well as the efforts made by Notaries in facing challenges in protecting appearers  data in the Digital Age. The research method used is normative legal research. In this study the approach used is the statutory approach and the analytical approach. The results of this study are that the protection of personal data in the digital era does not yet have laws and regulations that specifically regulate the form of legal protection for the personal data of the parties. The efforts made by the Notary are: (1) Not to disseminate or publish without permission from the appearers and witnesses; (2) Do not submit data or documents relating to the identity of the appearer to other parties who have no interest in the deed; (3) Notaries must be careful and thorough in carrying out their duties and re-examine the personal data of the parties; and (4) Notaries granted access rights should be used without violating the provisions of the applicable norms.AbstrakPerkembangan era digital telah membawa berbagai perubahan, baik dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru. Di era digital banyak terjadi kejahatan yang memanfaatkan data pribadi. Pada tahun 2021, sudah terjadi dugaan kebocoran data yang  diduga milik Bank Jatim dan pada tahun 2022, Kebocoran data diduga kembali terjadi di perusahaan pelat merah (Indihome). Kasus kebocoran data ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Notaris karena Notaris berperan dalam menyimpan data pribadi. Notaris pada era digital yakni menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti pencurian data. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital dan apa upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan  terhadap data penghadap di Era Digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital serta upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan  terhadap data penghadap di Era Digital. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan terhadap data pribadi di Era digital belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak. Adapun upaya yang dilakukan Notaris yakni: (1) Tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa izin dari para penghadap dan saksi-saksi; (2) Tidak menyerahkan data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas penghadap kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta; (3) Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa kembali data-data pribadi para pihak; dan (4) Notaris diberikan hak akses hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan norma yang berlaku.
Title: UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL
Description:
AbstractThe development of the digital era has brought various changes, both positive impacts that can be used as well as possible.
But at the same time, the digital era also brings a lot of negative impacts so that it becomes a new challenge.
In the digital era, there are many crimes that utilize personal data.
In 2021, there has been an alleged data leak allegedly belonging to Bank Jatim and in 2022, a data leak is suspected to have occurred again at a state-owned company (Indihome).
This case of data leakage does not rule out the possibility that it could happen to a Notary because the Notary plays a role in storing personal data.
Notaries in the digital era are maintaining the security of data storage of appearers from digital disturbances such as data theft.
The formulation of the problem in this research is the extent of legal protection for Notaries in facing challenges to appearers  data in the Digital Age and what efforts have been made by Notaries in facing challenges in protecting presbyers' data in the Digital Age.
The purpose of this research is to find out and analyze Legal Protection for Notaries in facing challenges to appearers  data in the Digital Age as well as the efforts made by Notaries in facing challenges in protecting appearers  data in the Digital Age.
The research method used is normative legal research.
In this study the approach used is the statutory approach and the analytical approach.
The results of this study are that the protection of personal data in the digital era does not yet have laws and regulations that specifically regulate the form of legal protection for the personal data of the parties.
The efforts made by the Notary are: (1) Not to disseminate or publish without permission from the appearers and witnesses; (2) Do not submit data or documents relating to the identity of the appearer to other parties who have no interest in the deed; (3) Notaries must be careful and thorough in carrying out their duties and re-examine the personal data of the parties; and (4) Notaries granted access rights should be used without violating the provisions of the applicable norms.
AbstrakPerkembangan era digital telah membawa berbagai perubahan, baik dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya.
Tetapi dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru.
Di era digital banyak terjadi kejahatan yang memanfaatkan data pribadi.
 Pada tahun 2021, sudah terjadi dugaan kebocoran data yang  diduga milik Bank Jatim dan pada tahun 2022, Kebocoran data diduga kembali terjadi di perusahaan pelat merah (Indihome).
Kasus kebocoran data ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Notaris karena Notaris berperan dalam menyimpan data pribadi.
Notaris pada era digital yakni menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti pencurian data.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital dan apa upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan  terhadap data penghadap di Era Digital.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital serta upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan  terhadap data penghadap di Era Digital.
Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif.
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.
Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan terhadap data pribadi di Era digital belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak.
Adapun upaya yang dilakukan Notaris yakni: (1) Tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa izin dari para penghadap dan saksi-saksi; (2) Tidak menyerahkan data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas penghadap kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta; (3) Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa kembali data-data pribadi para pihak; dan (4) Notaris diberikan hak akses hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan norma yang berlaku.

Related Results

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract            The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
Notaris yaitu dewan publik nan berhak menandatangani dokumen-dokumen hukum. Akta asli adalah akta yang dijadikan dihadapan bagian yang berhubungan, dan dua orang saksi oleh atasan ...
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
The Honorary Council of Notaries is a body that has the authority to develop Notaries and has the right to give approval or rejection in matters of investigation and judicial proce...
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences...
Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0
Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0
AbstractA notary is a public official who has the authority to make an authentic. Notaries have an obligation to keep up with the times that have a relationship with the notary. Th...
PERPESKTIF BUDAYA HUKUM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN PPAT
PERPESKTIF BUDAYA HUKUM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN PPAT
Notaris dan PPAT bertujuan untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pembuatan akta autentik. Budaya Hukum Penerapan PSBB terhadap pelaksa...
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in t...

Back to Top