HUKUM TATANEGARA (KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM KEWENANGAN MAHKAMA KONSTITUSI)

Di indonesa pengaturan mengenai kewarganegaraan indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada dasarnya UU No. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Sedangkan penggandaan kewarganegaraan pada praktiknya selain status citizenship by blood seperti yang berlaku di Indonesia, Guru Besar FHUI, Jimly asshiddiqie menjelaskan, di dunia internasional setidaknya juga dikenal 3 jenis perolehan kewarganegaraan lainya, pertama status citizenship by brith (berdasarkan tempat kelahiran). Kedua by naturalization, yakni dengan mengajukan aplikasi permohonan kewarganegaraan, Indonesia juga memberlakukan hal ini (lihat pasal 9 uu kewarganegaraan). Ketiga, citizenship by registration atau melalui pendaftaran, seperti berlaku di paris.Tujuan dari penelitian ini ialah, mengenai kewarganegaraan Indonesia yang terdapat dalam konstitusi dan juga di atur di peraturan perundang undangan. Yang pada dasarnya UU No. 12 tahu 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang. Metode penelitian di pakai yaitu; penelitian Deskriptif ialah jenis penelitian yang mendiskrisikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang menjadi pusat perhatia saat itu. Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kasus yang menimpah bupati terpilih sabu raijua mengenai kewarganegaraan ganda. Apabila seorang wni memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan gugur, karena dalam pasal 23 huruf h UU kewarganegaraan, salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraanya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari Negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya.