Jurnal htn andi muhammad salsabil

Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI). Tulisan ini membahas bagaimana status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih NTT dari perspektif yuridis. Hasil pembahasan menyimpulkan, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kewarganegaraan ganda adalah status yang diberikan kepada seseorang yang merupakan warga negara yang sah secara hukum di beberapa negara. Kewarganegaraan atau kebangsaan adalah perolehan dan pelepasan status pribadi yang diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan ini sebagai syarat hak dan kewajiban tertentu.Indonesia memiliki sistem hukum perdata Internasional peninggalan Belanda.Indonesia menganut asas kesesuaian status pribadi yang tercantum dalam Algeme Bepalingen Pasal 16 (AB). Status pribadi adalah suatu keadaan yang menunjukkan hubungan antara fakta-fakta mengenai orang yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berlaku.