tugas hukum tatanegara

Kewarganegaraan merupakan keangotaan seseorang dalam control satuan politik tertentu secara khusus negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan memilik paspor dari Negara yang dianggotainya. Warga Indonesia yang sangat memungkinkan luas politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga Negara berhak timbulnya berbagai masalah-masalah terkait dengan kewarganegaraan banyak orang yang mengaku sebagai warga Negara Indonesia namun dilihat dari status kewarganegaraannya belum jelas dimana menurut undang-undang dasar I945 pasal 26 ayat I yang bunyinya “Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Indonesia asli Negara”.Seperti kasus yang terjadi di Indonesia seorang bupati sabu raujia .dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Mahkama konstitusi (MK) menggelar siding lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) bupati sabu raujia tahun 2020 pada selasa (6/4/202I) di ruang sidang pleno (MK) Maruarar Siahaan selaku ahli yang dihadirkan pihak terkait mengatakan asas kewarganegaraan diindonesia adalah asas tunggal.tetapi juga dibuka kemungkinan adanya kewarganegaraan ganda terutama setelah adanya norma hokum UU Nomor I2 Tahun 2006. Sehingga dalam kaitan dengan perkara dirinya melihat perseoalan ini sesuatu perkembangan dari globalisasi khususnya pula bagi orang Indonesia. Kedudukan mahkama konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menenggakan hokum dan keadilan.seiring berjalannya waktu pemerintah memutuskan melalui menteri hokum dan HAM bahwa kewarganegaraan bupati raujia akan dicabut karena di Indonesia tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda hal tersebut terbukti melalui paspor yang dimiliki bupati sabu raujia dia memiliki dua paspor dimana paspor yang satu berkebangsaan amerika dan yang satunya lagi Indonesia.namun selang beberapa minggu putusan tesebut dibatalkan oleh menteri hokum dan HAM dikarenakan Arcandra mengaku telah melakukan pencabutan terhadap status warga Negara amerikanya. Hasil amandemen Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun I945 telah melahirkan lembaga Negara yang baru mempunyai tugas untuk mengawal konstitusi yakni mahkama konstitusi yang biasa disebut(MK).Sebagaimana tertuang dalam pasal 7B pasal 24 ayat I dan ayat 2 serta pasal 24C UUD NRI.