KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM PERIKATAN PERDATA

Perjanjian adalah adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi dalam kehidupan. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   dijelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Akan tetapi suatu perjanjian akan mengingat apa bila telah memenuhi unsur-unsur syarat sah sebuah perjanjian, yang mana sala satu syarat tersebut adalah sepakat. Pada umumnya sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dituangkan kedalam sebuah akta atau sebuah perjanjian tertulis. Memahami konsep perjanjian, pada dasarnya sebuah perjanjian tidak hanya dapat dibuat dengan bentuk tertulis saja, akan tetapi dapat juga dibuat secara lisan. Perjanjian secara lisan dapat dikatakan sebagai aktivitas yang menjadi rutinitas dalam masyarakat. Jika dilihat dari peraturan-perundang perjanjian lisan dan tertulis sama sama diakui oleh hukum. Akan tetapi meskipun diakui secara hukum, perjanjian lisan memiliki sebuah kelemahan yang tentunya dapat merugikan para pihak.  Kelemahan yang di maksud adalah kekuatan hukum dari perjanjian lisan tersebut. Tentunya hal ini dapat menimbulkan sebuah permasalahan ketika sala satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam sebuah perjanjian sebuah bukti adanya perikatan adalah hal yang penting, hal ini didasarkan oleh mekanisme dalam hal penyelesaian sengketa akibat sala satu pihak melakukan wanprestasi.