PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PEMAGANGAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Penelitian ini membahas perlindungan hukum peserta pemagangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, seiring meningkatnya pemanfaatan program pemagangan akibat ketatnya persaingan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan hukum antara pemagang dan perusahaan serta bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta pemagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pemagangan berbeda dari hubungan kerja karena didasarkan pada perjanjian pemagangan yang bersifat pendidikan dan pelatihan. Perlindungan hukum bagi peserta pemagangan diberikan secara preventif melalui kewajiban perjanjian pemagangan tertulis dan secara represif melalui sanksi administratif serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan ketiadaan pengaturan mengenai standar minimum uang saku, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi peserta magang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar pemagangan berjalan secara adil dan bermartabat. Kata kunci: hukum ketenagakerjaan; pemagangan; perjanjian pemagangan; perlindungan hukum.