Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Impelementasi Aplikasi E-court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan

View through CrossRef
Abstract. The Supreme Court (MA) through the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been selected by PERMA No. 3 of 2018 concerning Electronic Court Case Administration, issued an e-court system. Registration of cases to the Religious Courts before the PERMA No. 1 of 2019 regarding the e-court system, is carried out conventionally, namely parties seeking justice must come directly to the Religious Court itself. The purpose of this study is also to find out how the process of resolving divorce cases through the e-court of the Supreme Court by looking at the simple, fast, and low-cost courts, and how to apply PERMA Number 1 of 2019 concerning online case administration. By using empirical juridical research methods, these observations made direct observations by means of document studies, and it can be said that: the application of the e-court application at the Sumedang Religious Court has been implemented, according to a simple, fast, and low-cost court. However, there are still several obstacles that hinder the maximal factor of this kind of implementation, the main obstacle is from the litigants themselves. Abstrak. Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilannSecara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem e-court. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai sistem e-court, dilaksanakan secara konvensional, yaitu pihak yang mencari keadilan harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama itu sendiri. Tujuan dilakukannya  penelitian ini adalah juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui e-court Mahkamah Agung dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara study document, dan dapat disimpulkan bahwa: implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal diterapkan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini, faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri.
Title: Impelementasi Aplikasi E-court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan
Description:
Abstract.
The Supreme Court (MA) through the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been selected by PERMA No.
3 of 2018 concerning Electronic Court Case Administration, issued an e-court system.
Registration of cases to the Religious Courts before the PERMA No.
1 of 2019 regarding the e-court system, is carried out conventionally, namely parties seeking justice must come directly to the Religious Court itself.
The purpose of this study is also to find out how the process of resolving divorce cases through the e-court of the Supreme Court by looking at the simple, fast, and low-cost courts, and how to apply PERMA Number 1 of 2019 concerning online case administration.
By using empirical juridical research methods, these observations made direct observations by means of document studies, and it can be said that: the application of the e-court application at the Sumedang Religious Court has been implemented, according to a simple, fast, and low-cost court.
However, there are still several obstacles that hinder the maximal factor of this kind of implementation, the main obstacle is from the litigants themselves.
Abstrak.
Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilannSecara Elektronik yang menggantikan PERMA No.
3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem e-court.
Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sebelum adanya PERMA No.
1 Tahun 2019 mengenai sistem e-court, dilaksanakan secara konvensional, yaitu pihak yang mencari keadilan harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama itu sendiri.
Tujuan dilakukannya  penelitian ini adalah juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui e-court Mahkamah Agung dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara study document, dan dapat disimpulkan bahwa: implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal diterapkan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini, faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri.

Related Results

Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
Envisioning Originalism Applied to Bioethics Cases
Envisioning Originalism Applied to Bioethics Cases
Photo ID 123697425 © Alexandersikov | Dreamstime.com Abstract Originalism is an increasingly prevalent method for interpreting provisions of the US Constitution. It requires strict...
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang
Abstract. Fast and low cost principle at the Sumedang Religious Court in divorce cases for 2020-2021. The purpose of this research is also to find out how the process of settling c...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
KONFLIK KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AKIBAT PENENTUAN POKOK SENGKETA YANG BERBEDA
KONFLIK KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AKIBAT PENENTUAN POKOK SENGKETA YANG BERBEDA
ABSTRAKPutusan Nomor 454/PDT.G/2005/PA.LMG menarik untuk dianalisis karena dua hal. Pertama, terkait dengan titik singgung kewenangan mengadili sengketa hibah/waris pada dua lembag...

Back to Top