MEMAHAMI PERSOALAN HUKUM MELALUI ANTROPOLOGI HUKUM

Hukum dipahami sebagai milik sebuah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Konsekuensi logisnya, suatu masyarakat dianggap hanya memiliki satu sistem hukum saja yang mengendalikan perilaku semua anggotanya. Tanpa sedikit pun menyelidiki kontrol- kontrol sosial yang bekerja pada tingkat submasyarakat, subkelompok (misalnya,perkumpulan, kelompok orang yang hidup satu, dan kelompok kerabat) telah secara apriori dikecualikan dari kemungkinan mengatur perilaku anggotanya dengan sistem yang diterapkan oleh pemimpin kelompok dalam keputusan-keputusan khusus sistem yangberdasarkan ciri-ciri khas esensinya amat sangat menyerupai hukum pada masyarakat yang meliputi semua kalangan.Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum dikatakan mencangkup ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan (seperti misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum,perbandingan hukum dan sejarah hukum)Secara etimologis antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Anthropos” yang berarti manusia dan “Logos” berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Menurut David Hunter antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Antropologi menurut Koentjaraningrat adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan seperti cara berperilaku, tradisi-tradisi dan nilainilai yang dihasilkan, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya dapat diketahui perbedaannya.