Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS YURIDIS LEGALITAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI PULAU REMPANG, KEPULAUAN RIAU
View through CrossRef
This research focuses on the government's plan to develop Rempang Island as an industrial and tourism area through the "Rempang Eco City" project. In this case, the community rejected the existence of the plan because the community considered that there was no certainty for their lives if the land was relocated to be used as an industrial area. The problem in writing this article is only limited to discussing the legality of land rights ownership on Rempang Island, Riau Islands. The writing of this article uses normative legal research methods. This is inseparable from the existing laws and regulations regarding the ownership of land rights regulated in the provisions of the 1945 Constitution, UUPA Number 5 of 1960, Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 5 of 1999 and Law Number 39 of 1999. The results of this study show that there is still uncertainty and concern, especially legal certainty for the people on Rempang Island. The planning carried out by the government for the community has also not been maximized. Therefore, it is necessary to have an intensive and inclusive dialogue between all parties to build mutual trust and understanding which is done with the involvement and participation of the community.
Universitas Kristen Indonesia
Title: ANALISIS YURIDIS LEGALITAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI PULAU REMPANG, KEPULAUAN RIAU
Description:
This research focuses on the government's plan to develop Rempang Island as an industrial and tourism area through the "Rempang Eco City" project.
In this case, the community rejected the existence of the plan because the community considered that there was no certainty for their lives if the land was relocated to be used as an industrial area.
The problem in writing this article is only limited to discussing the legality of land rights ownership on Rempang Island, Riau Islands.
The writing of this article uses normative legal research methods.
This is inseparable from the existing laws and regulations regarding the ownership of land rights regulated in the provisions of the 1945 Constitution, UUPA Number 5 of 1960, Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 5 of 1999 and Law Number 39 of 1999.
The results of this study show that there is still uncertainty and concern, especially legal certainty for the people on Rempang Island.
The planning carried out by the government for the community has also not been maximized.
Therefore, it is necessary to have an intensive and inclusive dialogue between all parties to build mutual trust and understanding which is done with the involvement and participation of the community.
Related Results
REFORMULASI RPP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN LAHAN REMPANG GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
REFORMULASI RPP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN LAHAN REMPANG GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
The uncertainty of the status of land ownership in Rempang Batam causes conflicts between the government and the local indigenous people. For this reason, this study aims to discus...
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM
The Indonesian constitution and international instruments mandate the recognition and protection of customary law communities. The plan to build the Rempang Eco-City on Rempang Isl...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindunga...
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH
Sejak berlakunya UUPA, SKT tidak diakui lagi sebagai bukti hak kepemilikan hak atas tanah, SKT hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudia...
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perkembangan Pariwisata di Kepulauan Riau
Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perkembangan Pariwisata di Kepulauan Riau
Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri dari beberapa pulau diantaranya Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun. Modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma infor...
Kepastian Hukum Atas Tanah Bekas Milik Adat Ditinjau Berdasarkan Peraturan yang Berlaku
Kepastian Hukum Atas Tanah Bekas Milik Adat Ditinjau Berdasarkan Peraturan yang Berlaku
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait kepastian hukum atas tanah bekas milik dat ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penulis...

