FENOMENA POLITISASI BIROKRASI SELAMA PILKADA DI INDONESIA

Politisasi birokrasi yang merupakan patologi dalam tubuh birokrasi di Indonesia masih tumbuh subur dikala kontentasi pemilihan umum diselenggarakan. Mobilisasi ASN saat Pilkada, kompensasi jabatan pasca Pilkada, serta pencopotan jabatan karir karena alasan politis seringkali berimplikasi pada kinerja dari substansi birokrasi yang akan menurun karena alasan-alasan yang kompleks. Metode penulisan menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan metode desk research. Studi ini berupaya menggali  data  dari  berbagai  sumber  sebagai  data  sekunder guna memaparkan fenomena-fenomena politisasi birokrasi, aturan yang mengatur tindakan ASN serta penggunaan sistem merit sebagai langkah birokrasi mempertahankan asas netralitas ASN dalam Pilkada atas substansi aturan yang berlaku. Netralitas ASN yang berubah karena adanya intervensi politik menyebabkan adanya “jual-beli”jabatan secara politis. Politisasi yang terjadi menyebabkan bagaimana para ASN memandang mudah untuk mendapatkan kompensasi jabatan yang mereka inginkan. Sistem merit yang seharusnya digunakan oleh birokrasi harusnya dapat dijadikan sebagai syarat utama guna mematahkan adanya intervensi politik, utamanya pra maupun pasca Pilkada. Sistem merit harus digunakan sebagai cara mengklasifikasi aparatur sipil negara guna menhasilkan sumber daya manusia dalam tubuh birokrasi yang berkompeten. Namun tidak cukup disitu, aturan-aturan yang masih memandang bahwa delik larangan terhadap tindakan ASN yang tidak boleh untuk melakukan kegiatan politik saat Pilkada hanyalah berujung prinsip sebagai “asas”. Sekedar asas inilah yang menyebabkan kecenderungan para ASN untuk tidak terlalu tunduk pada aturan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya politisasi birokrasi di Indonesia masih terjadi.