Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
View through CrossRef
Semakin maraknya politisasi birokrasi di Indonesia menjadi tantangan besar dalam menjaga netralitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN menjadi prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Namun intervensi politik seringkali menjadikan birokrasi sebagai alat politik yang merugikan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan peran kelembagaan pengawas dalam mencegah politisasi birokrasi di pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah normatif, dengan analisis pendekatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta laporan lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran netralitas ASN terus meningkat akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik. Strategi penegakan peraturan, edukasi bagi ASN, dan penegakan hukum diperlukan untuk mencegah politisasi birokrasi. Kesimpulannya, menjaga netralitas ASN sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan efektif.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi
Title: Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
Description:
Semakin maraknya politisasi birokrasi di Indonesia menjadi tantangan besar dalam menjaga netralitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Netralitas ASN menjadi prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Namun intervensi politik seringkali menjadikan birokrasi sebagai alat politik yang merugikan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan peran kelembagaan pengawas dalam mencegah politisasi birokrasi di pemerintahan daerah.
Metode yang digunakan adalah normatif, dengan analisis pendekatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta laporan lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI.
Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran netralitas ASN terus meningkat akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik.
Strategi penegakan peraturan, edukasi bagi ASN, dan penegakan hukum diperlukan untuk mencegah politisasi birokrasi.
Kesimpulannya, menjaga netralitas ASN sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan efektif.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA
POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA
Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak
Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN
Pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat menjadi suatu aspek krusial dalam konteks administrasi negara. Hukum Adminis...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena politisasi kepolisian dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politisasi tersebut d...