Javascript must be enabled to continue!
WANTI-WANTI POLITISASI BIROKRASI MENJELANG PILKADA 2020 DI NTT
View through CrossRef
Artikel opini ini mengulas persoalan politisasi birokrasi yang masif terjadi saat momentum Pilkada yang berpijak pada data dan fakta yang terjadi di NTT menjelang Pilkada tahun 2020, bahwasannya birokrat (ASN) di NTT disinyalir tidak netral. Melalui artikel opini ini penulis berargumen bahwa, tampilnya para birokrat (ASN) secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat dalam proses pilkada, menyebabkan birokrasi gampang di politisir oleh kekuatan-kekuatan politk tertentu. Pada titik ini birokrasi dijadikan kuda troya oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik penguasa demi mengakumulasi kepentigan jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga, upaya untuk mengembalikan fitrah birokrasi yang loyal pada profesi pelayanan publik yang berguna untuk menjabarkan kepentingan publik, membutuhkan perubahan total atas sistem dan struktur yang menyangga segala penyimpangannya yakni sistem ekonomi-politik kapitalistik yang berlaku hingga sekarang ini.
Title: WANTI-WANTI POLITISASI BIROKRASI MENJELANG PILKADA 2020 DI NTT
Description:
Artikel opini ini mengulas persoalan politisasi birokrasi yang masif terjadi saat momentum Pilkada yang berpijak pada data dan fakta yang terjadi di NTT menjelang Pilkada tahun 2020, bahwasannya birokrat (ASN) di NTT disinyalir tidak netral.
Melalui artikel opini ini penulis berargumen bahwa, tampilnya para birokrat (ASN) secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat dalam proses pilkada, menyebabkan birokrasi gampang di politisir oleh kekuatan-kekuatan politk tertentu.
Pada titik ini birokrasi dijadikan kuda troya oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik penguasa demi mengakumulasi kepentigan jangka pendek maupun jangka panjang.
Sehingga, upaya untuk mengembalikan fitrah birokrasi yang loyal pada profesi pelayanan publik yang berguna untuk menjabarkan kepentingan publik, membutuhkan perubahan total atas sistem dan struktur yang menyangga segala penyimpangannya yakni sistem ekonomi-politik kapitalistik yang berlaku hingga sekarang ini.
Related Results
POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA
POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA
Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak
Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena politisasi kepolisian dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politisasi tersebut d...
Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
Semakin maraknya politisasi birokrasi di Indonesia menjadi tantangan besar dalam menjaga netralitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN menjadi prinsip penting ...
DEKONSTRUKSI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PILKADA
DEKONSTRUKSI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PILKADA
Abstract
Deconstruction is a thought based on the method of reading texts that are based on philosophical values, since the 2015-2020 regional elections there have been several pr...
Patologi Birokrasi
Patologi Birokrasi
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokras...
PEMINJAMAN UANG SUKU DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NTT. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
PEMINJAMAN UANG SUKU DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NTT. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Abstrak
Hukum Ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain uaing suku yaing aidai di Laimaikerai kecaimaitain solor timur kaibupaiten flores timur provinsi NTT. Dilihait Perspketif hukum...
Iron Cage Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis
Iron Cage Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis
This article aims to describe the education bureaucracy as a tool to achieve the objectives of education through a qualitative approach to the literature study model. The data in t...

