Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Google menyalahgunakan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminatif dalam distribusi aplikasi digital di Indonesia dengan memaksa penggunaan sistem Google Pay Billing (GPB) pada aplikasi tertentu dan mengenakan tarif layanan aplikasi 15-30% dari pembelian kepada aplikasi pengembang dan pengguna dilarang menggunakan opsi pembayaran alternatif, dan pengembang app yang menolak akan mendapatkan penolakan aplikasi dari Google Play. Penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji Bentuk Perjanjian Tertutup dan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang Dilakukan oleh Google LLC Sehingga Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa dan Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam distribusi aplikasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut penelitian tersebut, kebijakan Google untuk membuat perjanjian distribusi, anti-fragmentasi, dan kesepakatan hasil telah bertentangan dengan hukum persaingan yang berlaku di Uni Eropa, dan tindakan pelanggaran yang diambil Google di Indonesia adalah untuk secara unilateral membangun sistem pembayaran Google Pay Billing sehingga pengembang aplikasi dan pengguna di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bernegosiasi atau menggunakan alternatif pembayaran. Pemerintah Indonesia kemudian harus menyesuaikan dengan standard yang ditetapkan oleh UNCTAD, yakni mengubah Undang-Undang saat ini dan menghasilkan panduan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital.