Javascript must be enabled to continue!
Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas
View through CrossRef
Abstract: The purpose of this study is to find out the form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency. To determine law enforcement against the perpetrators of criminal acts of transportation and sale of subsidized fuel in Pohuwato District, the method in this study uses empirical legal research method. The results of this study are a form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency, namely: There are people who queue for subsidized fuel many times at gas stations, there are several vehicles that use modified tanks. so that it can accommodate more subsidized fuel, there are people who abuse business licenses, there are trucks that are queuing up, there are still retail traders. Law enforcement against the perpetrators of the crime of transporting and selling subsidized fuel in Pohuwato Regency, namely in 2017 there was one case that was tried. In 2019 there were 3 cases handled by the Pohuwato Police The suggestion in this study is that petrol stations should be more selective in selling subsidized fuel to consumers so as not to be misused. The local government should have collaborated with related parties to be more sensitive in handling retail fuel traders on the roadside. Don't just look at the problem from the economic aspect which is used as a livelihood for the seller but must also be seen from the aspect of security
Title: Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas
Description:
Abstract: The purpose of this study is to find out the form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency.
To determine law enforcement against the perpetrators of criminal acts of transportation and sale of subsidized fuel in Pohuwato District, the method in this study uses empirical legal research method.
The results of this study are a form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency, namely: There are people who queue for subsidized fuel many times at gas stations, there are several vehicles that use modified tanks.
so that it can accommodate more subsidized fuel, there are people who abuse business licenses, there are trucks that are queuing up, there are still retail traders.
Law enforcement against the perpetrators of the crime of transporting and selling subsidized fuel in Pohuwato Regency, namely in 2017 there was one case that was tried.
In 2019 there were 3 cases handled by the Pohuwato Police The suggestion in this study is that petrol stations should be more selective in selling subsidized fuel to consumers so as not to be misused.
The local government should have collaborated with related parties to be more sensitive in handling retail fuel traders on the roadside.
Don't just look at the problem from the economic aspect which is used as a livelihood for the seller but must also be seen from the aspect of security.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Abstract. Corruption is a crime that has always been in the spotlight in this country. Corruption in Indonesia is a criminal act that is classified as an extraordinary crime becaus...
Review of Judges ' Consideration in the Court Decision Regarding the Illegal Sale of Subsidized Fertilizer: Comparison of Indonesian and Uzbekistan
Review of Judges ' Consideration in the Court Decision Regarding the Illegal Sale of Subsidized Fertilizer: Comparison of Indonesian and Uzbekistan
ABSTRACT
Purpose of the study: This research aims to review the subsidized fertilizer trade from the standpoint of the National Criminal Law, taking into account both the policy co...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidan...
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korups...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...

