Javascript must be enabled to continue!
Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual pada Media Elektronik
View through CrossRef
With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed. supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration. The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators. This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem. The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which supported by legal journals and books. Data collection techniques used are recording and sorting information. In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting. The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No. 32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.
Universitas Warmadewa
Title: Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual pada Media Elektronik
Description:
With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed.
supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.
79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration.
The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia.
The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators.
This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem.
The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which supported by legal journals and books.
Data collection techniques used are recording and sorting information.
In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting.
The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No.
32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.
Related Results
DINAMIKA MEMAAFKAN PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DINAMIKA MEMAAFKAN PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
Dewasa ini semakin banyak kasus pelecehan seksual terjadi, korban pelecehan seksual tidak memandang usia dan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data yang di...
Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Berbagai motif kejahatan seksual berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya teknologi informasi serta arus globalisasi menambah kembali deretan modus operandi baru dalam kejaha...
Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia
Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia
Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di muka hukum Indonesia. Hal ini bukan hanya karena opini semata melainkan banyaknya fakta-fakta kasus pelec...
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia
Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus b...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kejadian Pelecehan Seksual
Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kejadian Pelecehan Seksual
Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan laporan data kasus kekerasan di Provinsi Lampung tahun 2022...
JURNALISTIK PENYIARAN DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
JURNALISTIK PENYIARAN DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Kajian tentang jurnalistik penyiaran hingga studi ini dilakukan, masih terbatas dilakukan oleh para peneliti. Dari kajian yang terbatas tersebut lazimnya juga masih sebatas masalah...

