PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Abstrak. Dengan diputuskannya perkara Nomor 93/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Konsekuensi konstitusionalnya, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun menjadi catatan penting bahwa penentuan pilihan forum hukum bergantung pada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam klausul. Para pihak dapat juga memilih alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar jalur pengadilan, seperti Basyarnas. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) saat ini mulai diminati masyarakat karena penyelesaian sengketa di BASYARNAS lebih mengedapankan perdamaianmelalui musyawarah. Namun, undang-undang yang mengatur terkait kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan BASYARNAS masih mengalami tumpang tindih peraturan. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui penyebab terjadinya dualisme peraturan tentang eksekusi putusan BASYARNAS dan mengetahui akibat hukum adanya dualisme tersebut. Peradilan Agama (PA) sebagai produk legislasi pertama memberikan kompetensi kepada PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan diperkuat dengan adanya UU Perbankan syariah, semestinya Peradilan Agama sudah secara praktis memiliki wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dualisme terjadi karena adanya UU No.30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut PA sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.PERMA No.14 Tahun 2016 telah memberikan kepastian hukum bahwa eksekusi dari putusan BASYARNAS dilaksanakan di PA. PERMA ini merupakan sebuah kemajuan karena telah mengembalikan ruh kesyariahan dari putusan BASYARNAS terkait sengketa dagang atau ekonomi syariah yang pada akhirnya eksekusi dilaksanakan di Pengadilan Agama.