Batas Kewenangan Paralegal dalam Bantuan Hukum Non-Litigasi pada Sengketa Perdata

Paralegal merupakan bagian penting dari sistem bantuan hukum nasional karena memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, khususnya melalui layanan di luar pengadilan. Penelitian ini menganalisis batas kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi pada sengketa perdata serta pertanggungjawaban hukum apabila batas tersebut dilampaui. Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2021. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diperiksa, disistematisasi, dideskripsikan, dan dianalisis berdasarkan norma, teori, konsep, serta doktrin yang digunakan dalam skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal berkedudukan sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum dengan kewenangan terbatas pada ranah non-litigasi, meliputi penyuluhan, konsultasi hukum dasar, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum sederhana. Paralegal tidak berwenang bertindak sebagai advokat atau mewakili klien secara mandiri dalam persidangan. Pelampauan kewenangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana sesuai karakter pelanggaran. Mekanisme pengawasan dan sanksi masih memerlukan pengaturan lebih rinci untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan penerima bantuan hukum.