Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
KONSEP TA’ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
View through CrossRef
Ta'zir is: "'Uqubat (punishment) which is not mentioned in the texts of the Qur'an and Al-Hadith". 'Uqubat (punishment) ta'zir is returned to the walitul amri (government), namely the judges who have been appointed by the government. The way to determine 'uqubat (punishment) is by means of ijtihad. Ta'zir is part of 'uqubat (punishment) against a finger (mistake) that has been committed by someone who violates the rights of Allah s.w.t and the rights of servants. The purpose of determining the 'uqubat (punishment) ta'zir is: first; to uphold justice, second; for tadrib (education) perpetrators of jarimah (lawbreakers), third; to create benefit (prosperity) in society, and fourth; to protect human rights (HAM) in Islam. While the basic principle of its determination is: "To glorify the Shari'at of Allah s.w.t (Islamic Shari'at)". Broadly speaking, there are two ta'zir: first; ta'zir related to the rights of Allah s.w.t, and second; ta'zir relating to the rights of servants
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli
Title: KONSEP TA’ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Description:
Ta'zir is: "'Uqubat (punishment) which is not mentioned in the texts of the Qur'an and Al-Hadith".
'Uqubat (punishment) ta'zir is returned to the walitul amri (government), namely the judges who have been appointed by the government.
The way to determine 'uqubat (punishment) is by means of ijtihad.
Ta'zir is part of 'uqubat (punishment) against a finger (mistake) that has been committed by someone who violates the rights of Allah s.
w.
t and the rights of servants.
The purpose of determining the 'uqubat (punishment) ta'zir is: first; to uphold justice, second; for tadrib (education) perpetrators of jarimah (lawbreakers), third; to create benefit (prosperity) in society, and fourth; to protect human rights (HAM) in Islam.
While the basic principle of its determination is: "To glorify the Shari'at of Allah s.
w.
t (Islamic Shari'at)".
Broadly speaking, there are two ta'zir: first; ta'zir related to the rights of Allah s.
w.
t, and second; ta'zir relating to the rights of servants.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
Ta`'zir bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli
Ta`'zir bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli
Penelitian ini berjudul Ta’zir bi ihlakil mal menurut Wahbah Zuhayli dalam kitabnya Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh pada bab ta’zir. Penelitian ini didasari agar terwujudnya kehidupa...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tantangan Formulasi Sanksi Di Era Digital
Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tantangan Formulasi Sanksi Di Era Digital
Abstract: Cybercrime from the perspective of Islamic criminal law presents significant challenges in formulating appropriate sanctions in the digital era, particularly as the rapid...
KRITERIA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM HUKUMAN TA‘ZIR
KRITERIA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM HUKUMAN TA‘ZIR
AbstrakTindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan diancam dengan hukuman had dan ta’zir. Had adalah tindak pid...