Javascript must be enabled to continue!
Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tantangan Formulasi Sanksi Di Era Digital
View through CrossRef
Abstract: Cybercrime from the perspective of Islamic criminal law presents significant challenges in formulating appropriate sanctions in the digital era, particularly as the rapid development of information technology has generated new forms of crime that are not explicitly addressed in classical Islamic legal literature. This study aims to evaluate the extent to which the principles of Islamic criminal law can accommodate the phenomenon of cybercrime and how contemporary ijtihad can be applied to formulate fair and relevant sanctions. Using a normative legal approach through the analysis of classical and contemporary Islamic legal sources, this study finds the necessity of reformulating the concepts of jarīmah and ta‘zīr within the digital context to preserve the continued relevance of Islamic criminal law. This reformulation involves expanding the concept of jarīmah to include the protection of digital data as māl mutaqawwim (legally recognized property) and developing proportionate digital ta‘zīr sanctions based on the severity and impact of the offense. Such reformulation must remain aligned with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah the protection of religion, life, intellect, lineage, and property given that cybercrime poses significant threats to moral and social security. Therefore, the enforcement of Islamic criminal law should emphasize preventive and educational measures while also engaging constructively with positive law to establish a comprehensive and adaptive legal framework responsive to modern technological developments.Keywords: Cybercrime; Islamic Criminal Law; Ta’zir, Digital Era; Sanction Formulation
Abstrak: Kejahatan siber dari perspektif hukum pidana Islam menghadirkan tantangan besar dalam merumuskan sanksi yang tepat di era digital, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana Islam mampu mengakomodasi fenomena cybercrime serta bagaimana ijtihad kontemporer dapat diterapkan untuk merumuskan sanksi yang adil dan relevan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan modern, penelitian ini menemukan perlunya reformulasi konsep jarimah dan ta’zir dalam konteks digital guna menjaga relevansi hukum Islam. Reformulasi tersebut dilakukan dengan memperluas konsep jarīmah pada perlindungan data sebagai māl mutaqawwim dan merumuskan sanksi ta‘zīr digital yang proporsional sesuai tingkat dampaknya. Reformulasi hukuman ini perlu selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mengingat kejahatan digital juga mengancam keamanan moral dan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam harus mengedepankan aspek preventif, edukatif, serta bekerja sama dengan hukum positif agar tercipta sistem hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
Kata Kunci: Kejahatan Siber; Hukum Pidana Islam; Ta’zir; Era Digital; Perumusan
Title: Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tantangan Formulasi Sanksi Di Era Digital
Description:
Abstract: Cybercrime from the perspective of Islamic criminal law presents significant challenges in formulating appropriate sanctions in the digital era, particularly as the rapid development of information technology has generated new forms of crime that are not explicitly addressed in classical Islamic legal literature.
This study aims to evaluate the extent to which the principles of Islamic criminal law can accommodate the phenomenon of cybercrime and how contemporary ijtihad can be applied to formulate fair and relevant sanctions.
Using a normative legal approach through the analysis of classical and contemporary Islamic legal sources, this study finds the necessity of reformulating the concepts of jarīmah and ta‘zīr within the digital context to preserve the continued relevance of Islamic criminal law.
This reformulation involves expanding the concept of jarīmah to include the protection of digital data as māl mutaqawwim (legally recognized property) and developing proportionate digital ta‘zīr sanctions based on the severity and impact of the offense.
Such reformulation must remain aligned with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah the protection of religion, life, intellect, lineage, and property given that cybercrime poses significant threats to moral and social security.
Therefore, the enforcement of Islamic criminal law should emphasize preventive and educational measures while also engaging constructively with positive law to establish a comprehensive and adaptive legal framework responsive to modern technological developments.
Keywords: Cybercrime; Islamic Criminal Law; Ta’zir, Digital Era; Sanction Formulation
Abstrak: Kejahatan siber dari perspektif hukum pidana Islam menghadirkan tantangan besar dalam merumuskan sanksi yang tepat di era digital, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana Islam mampu mengakomodasi fenomena cybercrime serta bagaimana ijtihad kontemporer dapat diterapkan untuk merumuskan sanksi yang adil dan relevan.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan modern, penelitian ini menemukan perlunya reformulasi konsep jarimah dan ta’zir dalam konteks digital guna menjaga relevansi hukum Islam.
Reformulasi tersebut dilakukan dengan memperluas konsep jarīmah pada perlindungan data sebagai māl mutaqawwim dan merumuskan sanksi ta‘zīr digital yang proporsional sesuai tingkat dampaknya.
Reformulasi hukuman ini perlu selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mengingat kejahatan digital juga mengancam keamanan moral dan sosial.
Oleh karena itu, penegakan hukum Islam harus mengedepankan aspek preventif, edukatif, serta bekerja sama dengan hukum positif agar tercipta sistem hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
Kata Kunci: Kejahatan Siber; Hukum Pidana Islam; Ta’zir; Era Digital; Perumusan.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja
Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja
This study analyzes legal justice for workers in the application of non-competition clauses in employment contracts, particularly in the context of unequal bargaining positions bet...

