Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat, namun praktiknya tidak jarang menimbulkan sengketa akibat rendahnya pemahaman hukum, administrasi yang tidak tertib, dan penyimpangan pengelolaan aset wakaf. Artikel ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang meliputi penyelesaian sengketa terkait keabsahan ikrar wakaf, pengelolaan, pengalihan, dan penggunaan aset wakaf. Namun, implementasi kewenangan ini masih menghadapi kendala dalam praktik, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas hakim, serta belum optimalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan aspek hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi hukum wakaf kepada masyarakat agar kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.