Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
View through CrossRef
The focus of this research is the legal protection of justice collaborators for criminal act of murder in Indonesia in regards to the premeditated murder cases. The main objective is to identify the obstacles faced in providing legal protection for witnesses and victims of murder. The type of the research is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The research results concluded that: First, the existence of a justice collaborator is crucial and hence sits under the spotlight in determining the existance of the case, the original timeline of the murder, what tools used by the killer, where the murder took place, to the point where the perpetrators involved in the murder were exposed so that the crime could be completed. Second, the obstacles found in the implementation of legal protection for justice collaborators are those contained in the provisions of the law, the institutional constraints, and the constraints on inter-agency cooperation.
Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia)
Title: Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Description:
The focus of this research is the legal protection of justice collaborators for criminal act of murder in Indonesia in regards to the premeditated murder cases.
The main objective is to identify the obstacles faced in providing legal protection for witnesses and victims of murder.
The type of the research is normative juridical with statutory and conceptual approaches.
The research results concluded that: First, the existence of a justice collaborator is crucial and hence sits under the spotlight in determining the existance of the case, the original timeline of the murder, what tools used by the killer, where the murder took place, to the point where the perpetrators involved in the murder were exposed so that the crime could be completed.
Second, the obstacles found in the implementation of legal protection for justice collaborators are those contained in the provisions of the law, the institutional constraints, and the constraints on inter-agency cooperation.
Related Results
Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia
Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia
Abstract. This study examines the urgency of regulating justice collaborators in premeditated murder crimes in Indonesia. justice collaborators are willing to cooperate with law en...
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melap...
Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana
Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana
Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian i...
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Hukum pidana mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya proses persidangan. Salah satu dari beberapa jenis saksi adalah justice collaborator. Justice collaborator ini ten...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tin...

