Javascript must be enabled to continue!
DINAMIKA AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA
View through CrossRef
Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan dibalik klaim keberhasilan dalam regulasi dan pelaksanaanya. Efisiensi serta Peningkatan partisipasi masyarakat dengan persentase 82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019. Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Regulasi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di Indonesia. Persyaratan 20% tidak hanya mengindikasikan kemuduran tetapi juga pembusukan terhadap sistem pemilu Indonesia, karena pada dasarnya ambang batas presiden 20% yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: DINAMIKA AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA
Description:
Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan dibalik klaim keberhasilan dalam regulasi dan pelaksanaanya.
Efisiensi serta Peningkatan partisipasi masyarakat dengan persentase 82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia.
Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019.
Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Regulasi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di Indonesia.
Persyaratan 20% tidak hanya mengindikasikan kemuduran tetapi juga pembusukan terhadap sistem pemilu Indonesia, karena pada dasarnya ambang batas presiden 20% yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.
Related Results
Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines
Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines
ABSTRACT
The Purpose of this Research is to examine 1) Legal construction of the Judicial Review of Parliamentary Threshold No. 44/PUUXV/2017 and No. 62/PUU-XXII/2024 on Judicial R...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Abstrak
Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Pres...
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggara...
PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
Artikel ini membahas tentang pengaruh pemilu serentak 2019 terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Salah satu tujuan pemilu serentak menurut putusan Mahkamah Konstitus...
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
Pemilu adalah prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis, yang dapat dimulai dari proses penyelenggaraannya. Pasca Orde Baru, Indonesia sudah menyelenggarakan ...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN
Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemilu legislati...

