Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Kajian Yuridis Transparansi Pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo Oleh Direksi

View through CrossRef
Abstract. Transparency in the management of the company is an obligation that must be carried out by every organ of the company as regulated by legislation. Transparency is a fundamental and primary principle in the Good Corporate Governance (GCG) principles. The Board of Directors, as the corporate organ, plays a very important role in managing the company in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). ). In practice, the management of PT. Teodore Pan Garmindo by the Board of Directors encountered conflicts that caused the company to incur losses. The purpose of this research is to understand the actions of the Director II of PT. Teodore Pan Garmindo in dismissing the manager to access the factory and company data in connection with the provisions in the Limited Liability Company Law (UUPT), as well as how the transparency of PT. Teodore Pan Garmindo's management by the Main Board of Directors and the members of the Board of Directors as representatives of the shareholders is related to the principles of Good Corporate Governance (GCG). This research uses a normative juridical approach, with a descriptive-analytical research specification, data collection techniques through literature study, and qualitative data analysis techniques. The research results state that the action of the Director II of PT. Teodore Pan Garmindo in dismissing the manager is contrary to the UUPT, and the management of PT. Teodore Pan Garmindo has not been optimal in implementing the GCG principles, particularly the principle of transparency. Abstrak. Transparansi pada pengelolaan perseroan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip mendasar dan utama dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG). Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam praktiknya, pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo oleh Direksi terjadi konflik yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo yang memberhentikan manager untuk dapat mengakses pabrik dan data perusahaan dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPT, serta bagaimana transparansi pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo oleh Direksi Utama dan para anggota Direksi sebagai perwakilan para pemegang saham dihubungkan dengan prinsip GCG. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindakan Direktur II PT. Teodore Pan Garmindo yang memberhentikan manager bertentangan dengan UUPT dan pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo belum optimal dalam menerapkan prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi.
Title: Kajian Yuridis Transparansi Pengelolaan PT. Teodore Pan Garmindo Oleh Direksi
Description:
Abstract.
Transparency in the management of the company is an obligation that must be carried out by every organ of the company as regulated by legislation.
Transparency is a fundamental and primary principle in the Good Corporate Governance (GCG) principles.
The Board of Directors, as the corporate organ, plays a very important role in managing the company in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).
).
In practice, the management of PT.
Teodore Pan Garmindo by the Board of Directors encountered conflicts that caused the company to incur losses.
The purpose of this research is to understand the actions of the Director II of PT.
Teodore Pan Garmindo in dismissing the manager to access the factory and company data in connection with the provisions in the Limited Liability Company Law (UUPT), as well as how the transparency of PT.
Teodore Pan Garmindo's management by the Main Board of Directors and the members of the Board of Directors as representatives of the shareholders is related to the principles of Good Corporate Governance (GCG).
This research uses a normative juridical approach, with a descriptive-analytical research specification, data collection techniques through literature study, and qualitative data analysis techniques.
The research results state that the action of the Director II of PT.
Teodore Pan Garmindo in dismissing the manager is contrary to the UUPT, and the management of PT.
Teodore Pan Garmindo has not been optimal in implementing the GCG principles, particularly the principle of transparency.
Abstrak.
Transparansi pada pengelolaan perseroan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Transparansi merupakan prinsip mendasar dan utama dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Dalam praktiknya, pengelolaan PT.
Teodore Pan Garmindo oleh Direksi terjadi konflik yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tindakan Direktur II PT.
Teodore Pan Garmindo yang memberhentikan manager untuk dapat mengakses pabrik dan data perusahaan dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPT, serta bagaimana transparansi pengelolaan PT.
Teodore Pan Garmindo oleh Direksi Utama dan para anggota Direksi sebagai perwakilan para pemegang saham dihubungkan dengan prinsip GCG.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindakan Direktur II PT.
Teodore Pan Garmindo yang memberhentikan manager bertentangan dengan UUPT dan pengelolaan PT.
Teodore Pan Garmindo belum optimal dalam menerapkan prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi.

Related Results

Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang
Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang
Pelaksanaan dalam memproses data yuridis pada program PTSL dilakukan oleh Satgas Yuridis PTSL namun dalam kewenangannya, Satgas Yuridis memiliki hambatan sehingga dapat mengakibatk...
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability comp...
PENGARUH REKRUTMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. SAN-N-GARMINDO TASIKMALAYA
PENGARUH REKRUTMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. SAN-N-GARMINDO TASIKMALAYA
Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Rekrutmen terhadap Kinerja Karyawan di PT. San-N-Garmindo Tasikmalaya.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi para karyawan sebaga...
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang. Pendekatan penelitian yang di gunakan untuk mengkaji mengena...
Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan
Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), direksi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam pengembangan anak perusahaan. Hal ini berdasarkan wewenan...
Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN
Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN
The shift in legal paradigm in the governance of State-Owned Enterprises (SOEs) under Law Number 1 of 2025 has significant implications for the concept of directors’ criminal liabi...
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Artikel ini membahas tentang Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif  hukum Islam, Penelitian bertujuan guna mengetahui, transpar...

Back to Top