Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENERAPAN FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM KASUS PENCURIAN ASET OLEH PEKERJA

View through CrossRef
Penelitian ini mengkaji penerapan fiduciary duty terhadap direksi dalam konteks kasus pencurian aset oleh pekerja dengan fokus pada bagaimana kelalaian pengawasan dapat mengarah pada pertanggungjawaban hukum yang melekat pada jabatan direksi sebagai organ pengurus perseroan. Fenomena pencurian aset internal menunjukkan bahwa risiko kerugian perusahaan tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dari individu yang berada dalam struktur operasional perusahaan, sehingga efektivitas pengawasan internal menjadi elemen fundamental dalam menilai keberhasilan tugas fidusia direksi. Analisis dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengidentifikasi standar kehati-hatian profesional (duty of care) serta standar loyalitas (duty of loyalty) yang wajib dilaksanakan oleh direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengendalian aset perusahaan. Temuan menunjukkan bahwa kelalaian direksi dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang menimbulkan konsekuensi perdata maupun pidana, karena pengawasan merupakan kewajiban yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Good Corporate Governance berfungsi sebagai instrumen struktural untuk mengukur kualitas pengawasan internal dan tingkat akuntabilitas direksi dalam menjaga kepentingan perusahaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi hubungan simultan antara kelalaian pengawasan, pelanggaran fiduciary duty, dan kerentanan aset perusahaan, sehingga memberikan landasan teoretis dan praktis bagi perusahaan dalam merancang sistem pengawasan yang lebih adaptif, terukur, dan efektif. This study examines the application of fiduciary duty to the board of directors in cases involving asset theft committed by employees, with a specific focus on how supervisory negligence can lead to legal accountability inherent in the position of directors as the primary managerial organ of a corporation. The phenomenon of internal asset theft demonstrates that corporate losses do not solely originate from external actors but may also arise from individuals within the operational structure of the company, highlighting the centrality of internal control mechanisms as the primary benchmark for evaluating the fulfillment of directors' fiduciary responsibilities. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches to identify the standards of professional prudence (duty of care) and loyalty (duty of loyalty) that directors must uphold in managing corporate assets and ensuring proper oversight. The findings indicate that failures in establishing, implementing, and maintaining an effective internal control system may constitute a breach of fiduciary duty, giving rise to civil or even criminal liability, since supervisory obligations are non-delegable in nature. Moreover, the study emphasizes that the implementation of Good Corporate Governance serves as a structural mechanism for assessing the quality of internal supervision and the extent of directors' accountability in protecting corporate interests. The contribution of this research lies in its systematic identification of the simultaneous relationship between supervisory negligence, breaches of fiduciary duty, and corporate asset vulnerability, thereby offering both theoretical insights and practical guidance for companies to design more adaptive, measurable, and effective internal control systems.
Title: PENERAPAN FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM KASUS PENCURIAN ASET OLEH PEKERJA
Description:
Penelitian ini mengkaji penerapan fiduciary duty terhadap direksi dalam konteks kasus pencurian aset oleh pekerja dengan fokus pada bagaimana kelalaian pengawasan dapat mengarah pada pertanggungjawaban hukum yang melekat pada jabatan direksi sebagai organ pengurus perseroan.
Fenomena pencurian aset internal menunjukkan bahwa risiko kerugian perusahaan tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dari individu yang berada dalam struktur operasional perusahaan, sehingga efektivitas pengawasan internal menjadi elemen fundamental dalam menilai keberhasilan tugas fidusia direksi.
Analisis dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengidentifikasi standar kehati-hatian profesional (duty of care) serta standar loyalitas (duty of loyalty) yang wajib dilaksanakan oleh direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengendalian aset perusahaan.
Temuan menunjukkan bahwa kelalaian direksi dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang menimbulkan konsekuensi perdata maupun pidana, karena pengawasan merupakan kewajiban yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain.
Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Good Corporate Governance berfungsi sebagai instrumen struktural untuk mengukur kualitas pengawasan internal dan tingkat akuntabilitas direksi dalam menjaga kepentingan perusahaan.
Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi hubungan simultan antara kelalaian pengawasan, pelanggaran fiduciary duty, dan kerentanan aset perusahaan, sehingga memberikan landasan teoretis dan praktis bagi perusahaan dalam merancang sistem pengawasan yang lebih adaptif, terukur, dan efektif.
This study examines the application of fiduciary duty to the board of directors in cases involving asset theft committed by employees, with a specific focus on how supervisory negligence can lead to legal accountability inherent in the position of directors as the primary managerial organ of a corporation.
The phenomenon of internal asset theft demonstrates that corporate losses do not solely originate from external actors but may also arise from individuals within the operational structure of the company, highlighting the centrality of internal control mechanisms as the primary benchmark for evaluating the fulfillment of directors' fiduciary responsibilities.
This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches to identify the standards of professional prudence (duty of care) and loyalty (duty of loyalty) that directors must uphold in managing corporate assets and ensuring proper oversight.
The findings indicate that failures in establishing, implementing, and maintaining an effective internal control system may constitute a breach of fiduciary duty, giving rise to civil or even criminal liability, since supervisory obligations are non-delegable in nature.
Moreover, the study emphasizes that the implementation of Good Corporate Governance serves as a structural mechanism for assessing the quality of internal supervision and the extent of directors' accountability in protecting corporate interests.
The contribution of this research lies in its systematic identification of the simultaneous relationship between supervisory negligence, breaches of fiduciary duty, and corporate asset vulnerability, thereby offering both theoretical insights and practical guidance for companies to design more adaptive, measurable, and effective internal control systems.

Related Results

LEGAL IMPLICATIONS TO FIDUSIAN OBJECT WARRANTIES THAT HAS NOT BEEN REMOVED (ROYA) AND RE-REGISTERED ON THE FIDUSIAN ONLINE APPLICATION
LEGAL IMPLICATIONS TO FIDUSIAN OBJECT WARRANTIES THAT HAS NOT BEEN REMOVED (ROYA) AND RE-REGISTERED ON THE FIDUSIAN ONLINE APPLICATION
In Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, it is stipulated that fiduciary security must be registered. Based on the Circular of the Directorate General of General Leg...
Rescission in the Context of Fiduciary Relationships Lionel Smith
Rescission in the Context of Fiduciary Relationships Lionel Smith
<p><span>It is frequently said that rescission is one of the remedies available for breach of fiduciary duty. This claim is a misleading simplification. Rescission can ...
Legalitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pihak Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing
Legalitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pihak Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing
asically the execution of fiduciary guarantee objects has been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, specifically the procedure for executing fiduciar...
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foun...
Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Keuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH
Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Keuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH
Perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Univer...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS
Before the birth of the Fiduciary Guarantee Law (UUJF), the issue of fiduciary security registration was not an obligation, but with the birth of the UUJF, registration of fiduciar...
The Underlying Conceptions of Fiduciary Law
The Underlying Conceptions of Fiduciary Law
In a variety of familial, commercial, and professional contexts, the law imposes special duties on a person (the fiduciary) who has the power to act in the interest of another pers...

Back to Top