Javascript must be enabled to continue!
Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Keuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH
View through CrossRef
Perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang tertanggal 20 Oktober 2022 yang dikuti perubahan visi, misi, dan tujuan UNNES. Selain perubahan visi, misi dan tujuan juga perubahan tata kelola aset. Pengelolan aset PTN BH UNNES dapat dikatakan mengalami kenaikan status pengelolaan aset. Kenaikan status pengelolaan ini dulu sebagai pengelola adalah Kemenkeu dengan pengguna Kemendikbudristek dan UNNES sebagai kuasa pengguna, berubah menjadi pengelola adalah tingkat universitas dan pengguna bagi anak satker di lingkungan UNNES. Perubahan kenaikan status menjadikan UNNES memiliki keleluasan besar untuk mengelola asetnya sendiri namun juga memiliki tanggung jawab besar yang harus dijalankan.
Peningkatan status pengelolaan aset PTN BH UNNES harus diimbangi kemampuan sumber daya manusia yang mengelola aset dan sistem informasi yang handal sebagi sistem pembantu dalam pengelolaan aset. Pada tahun 2017 Seksi Aset bersama DSIH melakukan pembuatan sistem My-unnes keuangan konten aset. Perubahan sistem pengelolaan aset yaitu myunnes-keuangan konten myaset unnes tentunya mempengaruhi proses kerja pengelolaan aset dalam menjalankan tugasnya sehari-hari khususnya dalam mendata dan menginventarisasi atau penatausahaan serta laporan aset yang ada di UNNES. Penerapan sistem myaset UNNES diharapkan juga dapat mempermudah dalam penyampaian informasi laporan keuangan khususnya dalam laporan aset UNNES dan penggunaannya dapat mendukung kinerja organisasi semakin baik lagi.
Konten Myaset UNNES adalah sistem baru penganti siagung yang mengadopsi sistem sakti. Operator pengelola aset di unit saat ini dapat dipastikan tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan aset dengan sakti atau ke MyUNNES-Keuangan konten aset. Oleh karena itu diperlukan pelatihan agar pengelola aset/operator aset di unit mampu menjalankan sistem my aset tersebut dengan baik. Selain itu juga perlu ada study lebih lanjut tentang fleksibilitas sistem MyUNNES-Keuangan konten aset dalam membantu mempermudah pengelola/operator aset dalam bekerja. Pemakaian myaset akan tergantung sejauh mana kepuasan dari penguna/operator. Kepuasan ini diwujudkan dalam penilaian sejauh mana efektivitas sistem.
CV Ulil Albab Corp
Title: Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Keuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH
Description:
Perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang tertanggal 20 Oktober 2022 yang dikuti perubahan visi, misi, dan tujuan UNNES.
Selain perubahan visi, misi dan tujuan juga perubahan tata kelola aset.
Pengelolan aset PTN BH UNNES dapat dikatakan mengalami kenaikan status pengelolaan aset.
Kenaikan status pengelolaan ini dulu sebagai pengelola adalah Kemenkeu dengan pengguna Kemendikbudristek dan UNNES sebagai kuasa pengguna, berubah menjadi pengelola adalah tingkat universitas dan pengguna bagi anak satker di lingkungan UNNES.
Perubahan kenaikan status menjadikan UNNES memiliki keleluasan besar untuk mengelola asetnya sendiri namun juga memiliki tanggung jawab besar yang harus dijalankan.
Peningkatan status pengelolaan aset PTN BH UNNES harus diimbangi kemampuan sumber daya manusia yang mengelola aset dan sistem informasi yang handal sebagi sistem pembantu dalam pengelolaan aset.
Pada tahun 2017 Seksi Aset bersama DSIH melakukan pembuatan sistem My-unnes keuangan konten aset.
Perubahan sistem pengelolaan aset yaitu myunnes-keuangan konten myaset unnes tentunya mempengaruhi proses kerja pengelolaan aset dalam menjalankan tugasnya sehari-hari khususnya dalam mendata dan menginventarisasi atau penatausahaan serta laporan aset yang ada di UNNES.
Penerapan sistem myaset UNNES diharapkan juga dapat mempermudah dalam penyampaian informasi laporan keuangan khususnya dalam laporan aset UNNES dan penggunaannya dapat mendukung kinerja organisasi semakin baik lagi.
Konten Myaset UNNES adalah sistem baru penganti siagung yang mengadopsi sistem sakti.
Operator pengelola aset di unit saat ini dapat dipastikan tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan aset dengan sakti atau ke MyUNNES-Keuangan konten aset.
Oleh karena itu diperlukan pelatihan agar pengelola aset/operator aset di unit mampu menjalankan sistem my aset tersebut dengan baik.
Selain itu juga perlu ada study lebih lanjut tentang fleksibilitas sistem MyUNNES-Keuangan konten aset dalam membantu mempermudah pengelola/operator aset dalam bekerja.
Pemakaian myaset akan tergantung sejauh mana kepuasan dari penguna/operator.
Kepuasan ini diwujudkan dalam penilaian sejauh mana efektivitas sistem.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEUANGAN DAN ASET NAGARI DI NAGARI TARATAK BARU KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEUANGAN DAN ASET NAGARI DI NAGARI TARATAK BARU KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG
Abstrak
Penelitian ini didasari oleh Pengelolaan dan pemanfaatan aset dan keuangan nagari yang wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh pemerintah dalam mengelola ase...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuan...
PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuang...
STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPAD...
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas di kantor notaris, guna meningkatkan transparansi ...
PENDAMPINGAN INVENTARISASI DAN REVALUASI ASET GKPS
PENDAMPINGAN INVENTARISASI DAN REVALUASI ASET GKPS
Inventarisasi dan revaluasi aset merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi organisasi nirlaba, termasuk Gereja Kristen Pr...

