Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENDAMPINGAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA

View through CrossRef
Kebijakan publik (Public Policy) merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian public policy ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Kebijakan yang belakangan ini makin santer terdengar di sisi pembangunan pedesaan adalah Kebijakan Tata Kelola Desa melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kebijakan Tata Kelola Desa ini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat Jurusan lmu Politik FISIP UBB menyelenggarakan “Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa : Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se Kecamatan Merawang”. Tujuan dari penyelengaraan Program IbM Dana Desa di Kecamatan Merawang ini untuk: 1). Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa, dan 2). Memberikan pelatihan untukmenyusun laporan keuangan dana desa. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus September 2017, dengan melibatkan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kab. Bangka. Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan kebijakan ini meliputi sosialisasi dan workshop penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa Se Kecamatan Merawang berjalan dengan baik.. Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa guna terciptanya Pemerintahan Desa yang mengedepankan prinsipprinsip Good Governance and Clean Government.
Title: PENDAMPINGAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
Description:
Kebijakan publik (Public Policy) merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian public policy ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Kebijakan yang belakangan ini makin santer terdengar di sisi pembangunan pedesaan adalah Kebijakan Tata Kelola Desa melalui UU Desa No.
6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014.
Kebijakan Tata Kelola Desa ini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat pedesaan.
Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat Jurusan lmu Politik FISIP UBB menyelenggarakan “Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa : Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se Kecamatan Merawang”.
Tujuan dari penyelengaraan Program IbM Dana Desa di Kecamatan Merawang ini untuk: 1).
Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa, dan 2).
Memberikan pelatihan untukmenyusun laporan keuangan dana desa.
Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus September 2017, dengan melibatkan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kab.
Bangka.
Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan kebijakan ini meliputi sosialisasi dan workshop penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.
Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa Se Kecamatan Merawang berjalan dengan baik.
Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa guna terciptanya Pemerintahan Desa yang mengedepankan prinsipprinsip Good Governance and Clean Government.

Related Results

Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi
Alokasi dana desa merupakan salah satu program kerja yang telah berlangsung sejak diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang Desa, PP RI Nomor 22 tahun 2015 te...
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Silondou tahun 2014-2019, (2) hambatan yang dihadapi dalam mereali...
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu tahun 2016-2019, hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dan...
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan alokasi dana desa yang baik sudah pasti perlu diterapkan guna mencapai pembangunan desa yang semakin maju. Namun, pada kenyataannya masih banyak alokasi dana desa yang ...

Back to Top