Javascript must be enabled to continue!
PENDAMPINGAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
View through CrossRef
Kebijakan publik (Public Policy) merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian public policy ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Kebijakan yang belakangan ini makin santer terdengar di sisi pembangunan pedesaan adalah Kebijakan Tata Kelola Desa melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kebijakan Tata Kelola Desa ini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat Jurusan lmu Politik FISIP UBB menyelenggarakan “Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa : Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se Kecamatan Merawang”. Tujuan dari penyelengaraan Program IbM Dana Desa di Kecamatan Merawang ini untuk: 1). Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa, dan 2). Memberikan pelatihan untukmenyusun laporan keuangan dana desa. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus September 2017, dengan melibatkan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kab. Bangka. Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan kebijakan ini meliputi sosialisasi dan workshop penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa Se Kecamatan Merawang berjalan dengan baik.. Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa guna terciptanya Pemerintahan Desa yang mengedepankan prinsipprinsip Good Governance and Clean Government.
Universitas Bangka Belitung
Title: PENDAMPINGAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
Description:
Kebijakan publik (Public Policy) merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian public policy ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Kebijakan yang belakangan ini makin santer terdengar di sisi pembangunan pedesaan adalah Kebijakan Tata Kelola Desa melalui UU Desa No.
6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014.
Kebijakan Tata Kelola Desa ini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat pedesaan.
Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat Jurusan lmu Politik FISIP UBB menyelenggarakan “Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa : Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se Kecamatan Merawang”.
Tujuan dari penyelengaraan Program IbM Dana Desa di Kecamatan Merawang ini untuk: 1).
Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa, dan 2).
Memberikan pelatihan untukmenyusun laporan keuangan dana desa.
Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus September 2017, dengan melibatkan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kab.
Bangka.
Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan kebijakan ini meliputi sosialisasi dan workshop penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.
Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa Se Kecamatan Merawang berjalan dengan baik.
Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa guna terciptanya Pemerintahan Desa yang mengedepankan prinsipprinsip Good Governance and Clean Government.
Related Results
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi
Alokasi dana desa merupakan salah satu program kerja yang telah berlangsung sejak diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang Desa, PP RI Nomor 22 tahun 2015 te...
Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Abstract
The aims of this study are to determine the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in the 2018 Village Income and Expenditure Budget in Dawan Klod Villa...
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa. Teknik pen...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk...
Dapatkah Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia?
Dapatkah Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia?
Anggaran belanja pemerintah berupa transfer pusat ke daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kaj...

