EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 2. Dana Desa (DD) yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara/APBN; 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 6. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan; 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa, mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Gunungputri dalam pengelolaan dana desa dan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dapat dikategorikan cukup efektif, di mana Dana Desa yang bersumber dari pemerintah dapat dikelola dengan baik, di mana dalam pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan program Dana Desa yang disusun sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, yakni Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat desa sehingga manfaat dari pengelolaan Dana Desa dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.