KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Kebijakan sosial dan program pelayanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diwujudkan menjadi pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang No. 12/2013 oleh aparat pemerintah daerah terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat pemerintah mengenai kebijakan dilihat dari pemahaman mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran dari kebijakan, tujuan dari kebijakan, serta regulasi lain yang terkait dengan kebijakan. Selain itu, pada aspek pilihan implementasi terdapat nilai-nilai dan kriteria yang muncul dari aspek-aspek pilihan. Adapun nilai-nilai yang muncul adalah equality dan equity, sedangkan kriteria yang muncul adalah effectiveness dan efficiency. Ketika menginterpretasikan kebijakan tersebut, aparat pemerintah juga memahami kendala dalam implementasi kebijakan. Adapun kendala dalam implementasi antara lain kondisi sosial budaya masyarakat, kebijakan pendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain pelibatan dinas teknis lain dalam implementasi kebijakan, penyusunan peraturan pendukung, serta memaksimalkan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam implementasi kebijakan.