Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA

View through CrossRef
Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot, tempat kebijakan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, dengan menekankan peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, hambatan implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan utama perangkat desa, selama enam bulan. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Smith (1973) yang meliputi dimensi idealized policy, target group, implementing organization, dan environmental factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan digitalisasi pariwisata telah selaras dengan tujuan pembangunan desa, namun dalam praktik masih ditemukan kesenjangan implementasi akibat keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung. Pemerintah desa terbukti memegang peran strategis sebagai aktor politik-administratif dalam mengarahkan implementasi kebijakan, meskipun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor dan konteks lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan digitalisasi pariwisata desa sebagai bagian integral dari analisis implementasi kebijakan publik dalam perspektif ilmu pemerintahan, sehingga memperkaya kajian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan desa berbasis kebijakan.  
Title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA
Description:
Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot, tempat kebijakan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial masyarakat.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, dengan menekankan peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, hambatan implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan utama perangkat desa, selama enam bulan.
Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Smith (1973) yang meliputi dimensi idealized policy, target group, implementing organization, dan environmental factors.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan digitalisasi pariwisata telah selaras dengan tujuan pembangunan desa, namun dalam praktik masih ditemukan kesenjangan implementasi akibat keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung.
Pemerintah desa terbukti memegang peran strategis sebagai aktor politik-administratif dalam mengarahkan implementasi kebijakan, meskipun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor dan konteks lokal.
Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan digitalisasi pariwisata desa sebagai bagian integral dari analisis implementasi kebijakan publik dalam perspektif ilmu pemerintahan, sehingga memperkaya kajian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan desa berbasis kebijakan.
 .

Related Results

Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimana fokus penelitian mengkaji tentang penguatan kelembagaan desa dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang desa...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghid...
Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa
Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa
Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pe...

Back to Top