Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANGGAI
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Banggai mengutamakan hal-hal penting seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak keselamatan dan kesehatan, dan hak untuk tidak diskriminasi. Adapun perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perizinan, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri, serta Pengawasan dan Sanksi Administratif. Untuk mendapatkan perlindungan maka setiap tenaga kerja asing harus memiliki Paspor, Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahan dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai meliputi aspek hukum ketenagakerjaan nasional, perizinan kerja, kebijakan pemerintah daerah, hubungan dengan pengusaha, negosiasi kontrak, kesadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum serta kondisi dunia internasional.
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Title: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANGGAI
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris.
Data penelitian yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.
Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Banggai mengutamakan hal-hal penting seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak keselamatan dan kesehatan, dan hak untuk tidak diskriminasi.
Adapun perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perizinan, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri, serta Pengawasan dan Sanksi Administratif.
Untuk mendapatkan perlindungan maka setiap tenaga kerja asing harus memiliki Paspor, Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahan dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).
Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai meliputi aspek hukum ketenagakerjaan nasional, perizinan kerja, kebijakan pemerintah daerah, hubungan dengan pengusaha, negosiasi kontrak, kesadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum serta kondisi dunia internasional.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Analisis Biaya pada Implementasi Resource Leveling Tenaga Kerja
Analisis Biaya pada Implementasi Resource Leveling Tenaga Kerja
Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dalam jangka waktu tertentu dengan melibatkan banyak sumber daya material, peralatan, metode, dana, dan tenaga kerja. T...
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan s...
KEANEKARAGAMAN JENIS KUPU-KUPU DIKAWASAN HUTAN BATU TIKAR KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI
KEANEKARAGAMAN JENIS KUPU-KUPU DIKAWASAN HUTAN BATU TIKAR KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI
ABSTRAKNILLA ERNI NURRACHMAH NINGSIH. 2022. Keanekaragaman Jenis Kupu-kupu di Kawasan Hutan Batu Tikar Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. (Dibimbing oleh Sulasmi Anggo dan Wahyudin...
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan...
ANALISIS KARAKTERISTIK PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PERHOTELAN DI KOTA BAUBAUSTUDI KASUS HOTEL BERBINTANG
ANALISIS KARAKTERISTIK PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PERHOTELAN DI KOTA BAUBAUSTUDI KASUS HOTEL BERBINTANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tenaga kerja pada hotel berbintang di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode ...
Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Masuknya Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kota Tanjungbalai
Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Masuknya Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kota Tanjungbalai
Setiap orang yang tidak lahir di Indonesia yang bukan warga negara Indonesia dianggap sebagai tenaga kerja asing menurut definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenag...

