Javascript must be enabled to continue!
Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia
View through CrossRef
One of the features of the presidential system is the process of presidential impeachment. Before the amendment, Indonesia did not have a clear mechanism to impeach the president in the middle of his term. The impeachment of the president is determined by a majority vote in the People’s Consultative Assembly. This is a problem because the impeachment of the president only uses a political process, and there is no legal process in it. After the amendment, the presidential impeachment concept was born that in a presidential system, the president cannot be dismissed only through a political process; there must be a legal process before the political process. Based on the analysis, the process of presidential impeachment in Indonesia does not follow the principle of checks and balances. This is because the impeachment process for the president in Indonesia does not involve the second chamber in the process
Title: Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia
Description:
One of the features of the presidential system is the process of presidential impeachment.
Before the amendment, Indonesia did not have a clear mechanism to impeach the president in the middle of his term.
The impeachment of the president is determined by a majority vote in the People’s Consultative Assembly.
This is a problem because the impeachment of the president only uses a political process, and there is no legal process in it.
After the amendment, the presidential impeachment concept was born that in a presidential system, the president cannot be dismissed only through a political process; there must be a legal process before the political process.
Based on the analysis, the process of presidential impeachment in Indonesia does not follow the principle of checks and balances.
This is because the impeachment process for the president in Indonesia does not involve the second chamber in the process.
Related Results
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Abstrak
Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Pres...
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945. Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi p...
Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia
Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia
Staf Khusus Presiden merupakan lembaga atau organisasi non struktural yang bertugas membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas Presiden dalam memberikan pandangan dan pendapat ber...
Komunikasi Humas Sekertariat Presiden Republik Indonesia Melalui Unggahan Foto Kegiatan Presiden Dalam Mencegah Berita Hoax
Komunikasi Humas Sekertariat Presiden Republik Indonesia Melalui Unggahan Foto Kegiatan Presiden Dalam Mencegah Berita Hoax
Abstract. A government institution in Indonesia has its own functions and functions, all of which help develop the Vision and Mission as well as the Goals to be achieved by the Pre...
Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia
Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia
Indonesia merupakan bangsa yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan diakui dari negara luar yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia menganut sis...
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Ahead of the 2024 presidential and vice presidential elections, a number of parties have submitted a judicial review of Article 169 letter q of the Election Law regarding the minim...
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
This research examines the comparison of impeachment schemes and the position of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany using com...
KONTROVERSI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP
KONTROVERSI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP
ABSTRAKPenolakan pengesahan RKUHP yang diangkat dalam tulisan ini terjadi karena petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak dilaksanaka...

