Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA HUKUM ADAT
View through CrossRef
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Hukum adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (siulu dan siila), Pemerintahan Desa, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) alisi (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000,- juta tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa. Penulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Si’ulu dan Si’ila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sudah sepatutnya menerapkan sesuai dengan aturan adat atau tradisi didesa Hiliasi dengan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) Alisi (berkisar 50 kg), serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga setiap putusan Penatua Adat di Desa Hiliasi tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan.
Title: MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA HUKUM ADAT
Description:
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.
Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah.
Hukum adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan.
Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.
Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (siulu dan siila), Pemerintahan Desa, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.
000.
000.
- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) alisi (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.
000.
000,- juta tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa.
Penulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Si’ulu dan Si’ila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sudah sepatutnya menerapkan sesuai dengan aturan adat atau tradisi didesa Hiliasi dengan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.
000.
000.
- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) Alisi (berkisar 50 kg), serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga setiap putusan Penatua Adat di Desa Hiliasi tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan.
Related Results
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengaku...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
EKSISTENSI HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI DESA ADAT BANJAR TANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI
EKSISTENSI HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI DESA ADAT BANJAR TANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI
Hukum Hindu dan Hukum Adat di Bali berkaitan sangat erat sehingga sering menimbulkan kerancuan pemahaman yang mana Hukum Hindu, dan yang mana Hukum Adat.
Pada masa Raad Kerta...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif bisa menj...