Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

View through CrossRef
Pelaku bisnis di era globalisasi selalu mencari cara baru untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya dengan menjalankan pengembangan bisnis melalui system franchise. Bisnis dengan model franchise ini juga berkembang dengan cepat di Indonesia Pelaku bisnis franchise wajib punya legalitas Salah satunya ialah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Namun tidak semua franchisor punya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Pengumpulan data didapat dengan studi kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian terlihat bahwa perjanjian waralaba tanpa adanya surat tanda pendaftaran waralaba ialah batal demi hukum. Perlindungan hukum apabila tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif yang dilaksanakan Dinas perdagangan setempat ialah dengan menjalankan pembinaan bisnis perdagangan dan sosialisasi perizinan. Perlindungan hukum represif yang dilaksanakan dinas perdagangan dengan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum selain itu terdapat sanksi administratif.
Title: Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Description:
Pelaku bisnis di era globalisasi selalu mencari cara baru untuk mengembangkan bisnisnya.
Salah satunya dengan menjalankan pengembangan bisnis melalui system franchise.
Bisnis dengan model franchise ini juga berkembang dengan cepat di Indonesia Pelaku bisnis franchise wajib punya legalitas Salah satunya ialah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
Namun tidak semua franchisor punya.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Pengumpulan data didapat dengan studi kepustakaan serta wawancara.
Dari hasil penelitian terlihat bahwa perjanjian waralaba tanpa adanya surat tanda pendaftaran waralaba ialah batal demi hukum.
Perlindungan hukum apabila tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba yaitu preventif dan represif.
Perlindungan preventif yang dilaksanakan Dinas perdagangan setempat ialah dengan menjalankan pembinaan bisnis perdagangan dan sosialisasi perizinan.
Perlindungan hukum represif yang dilaksanakan dinas perdagangan dengan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum selain itu terdapat sanksi administratif.

Related Results

PENERAPAN PRINSIPDISCLOSURE TERHADAP PROSPEKTUS PENAWARAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA
PENERAPAN PRINSIPDISCLOSURE TERHADAP PROSPEKTUS PENAWARAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA
Di dalam dunia bisnis kini dikenal juga adanya praktik waralaba (Franchise) yang umumnya dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa...
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG
<p align="center"><em>Abstract</em></p><p><em>One of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon. The pur...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
Mengenal Bisnis Waralaba di Era Society 5.0
Mengenal Bisnis Waralaba di Era Society 5.0
Menurut KBBI, waralaba adalah suatu kerjasama di bidang komersial dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, hak pengelolaan dan hak pemasaran. Namun menurut pendapat say...
ANALISIS PERHITUNGAN ROYALTY FEE FRANCHISE MENURUT KONSEP MUSYARAKAH: STUDI PADA JARIMATIKA DARUSSALAM
ANALISIS PERHITUNGAN ROYALTY FEE FRANCHISE MENURUT KONSEP MUSYARAKAH: STUDI PADA JARIMATIKA DARUSSALAM
This study aims to analyze the calculation of royalty fee at a franchise of Jarimatika in Darussalam Banda Aceh from musyarakah perspective and analyze the strategy employed in sol...
SISTEM INFORMASI PENDATAAN SURAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
SISTEM INFORMASI PENDATAAN SURAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
Sebuah instansi membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan surat. Pengelolaan surat di instansi yang menggunakan manual sering terjadi kesalahan dalam penyi...

Back to Top