Javascript must be enabled to continue!
Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen
View through CrossRef
Abstrak
Dalam franchise menjadi penting untuk menjaga mutu, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sehingga penting bagi franchisor untuk menanamkan budaya perusahaan (Corporate Culture) melalui Standart Operating Procedure (SOP) yang membatasi tindakan dari para karyawan dalam bekerja. Pada praktiknya ternyata tidak semua hal dirinci dalam SOP, salah satunya pelanggaran SOP dalam kode etik oleh karyawan ketika menyelesaikan masalah itikad tidak baik dari konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka diangkat 2 tujuan penelitian ini, petama mengetahui dan memahami pengaturan terkait Perjanjian Kerja Franchisor dengan karyawan untuk mematuhi SOP Dalam Cabang Franchise kepatuhan SOP karyawan franchisee oleh franchisor. Tujuan kedua untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban frenchisor atas perlindungan hukum karyawan franchisee yang telah melakukan pelanggaran SOP yang disebabkan oleh kesalahan konsumen. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan bahwa di Indonesia telah mengatur franchise pada PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian kerja termasuk Standard Operation Procedure (SOP) berdasarkan KUHPerdata. Perlindungan hukum karyawan franchaise adalah UU No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian kedua harus terdapat perlindungan hukum untuk keryawan bertujuan menjaga citra dan sistem perusahaan yang baik .
Kata Kunci: Franchise, Perlindungan Hukum, SOP
Franchisor's Liability for the Legal Protection of Franchisee Employees Who Violates SOPs Caused by the Consumers' Bad Faith
Abstract
It is important in franchising to maintain quality, including the management of human resources (HR), so it is important for the franchisor to instill a corporate culture (Corporate Culture) through Standard Operating Procedures (SOP) which limits the actions of employees at work.In practice, it turns out that not everything is detailed in the SOP, one of which is the violation of the SOP in the code of ethics by employees when solving problems of bad faith from consumers. Based on this description, 2 objectives of this research is appointed, firstly, to know and understand the arrangements related to the Franchisor's Work Agreement with employees to comply with SOPs in the Franchise Branch, compliance with SOPs for franchisee employees by the franchisor. The second objective is to find out and understand the responsibility of the franchisor for the legal protection of franchisee employees who have violated SOPs caused by consumer errors. The research specification is descriptive analytical, namely the data analysis used for normative (juridical) aspects with qualitative analysis.
Based on the first results of the study shows that in Indonesia has set the franchise in PP no. 42 of 2007 concerning Franchise and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising. The work agreement includes the Standard Operation Procedure (SOP) based on the Civil Code. The legal protection for franchise employees is Law no. 2003 concerning Manpower. The second result of the research is that there should be legal protection for employees aimed at maintaining a good image and company system.
Keywords: Franchise, Legal Protection, SOP
Title: Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen
Description:
Abstrak
Dalam franchise menjadi penting untuk menjaga mutu, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sehingga penting bagi franchisor untuk menanamkan budaya perusahaan (Corporate Culture) melalui Standart Operating Procedure (SOP) yang membatasi tindakan dari para karyawan dalam bekerja.
Pada praktiknya ternyata tidak semua hal dirinci dalam SOP, salah satunya pelanggaran SOP dalam kode etik oleh karyawan ketika menyelesaikan masalah itikad tidak baik dari konsumen.
Berdasarkan uraian tersebut, maka diangkat 2 tujuan penelitian ini, petama mengetahui dan memahami pengaturan terkait Perjanjian Kerja Franchisor dengan karyawan untuk mematuhi SOP Dalam Cabang Franchise kepatuhan SOP karyawan franchisee oleh franchisor.
Tujuan kedua untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban frenchisor atas perlindungan hukum karyawan franchisee yang telah melakukan pelanggaran SOP yang disebabkan oleh kesalahan konsumen.
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) dengan analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan bahwa di Indonesia telah mengatur franchise pada PP No.
42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No.
71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Perjanjian kerja termasuk Standard Operation Procedure (SOP) berdasarkan KUHPerdata.
Perlindungan hukum karyawan franchaise adalah UU No.
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hasil penelitian kedua harus terdapat perlindungan hukum untuk keryawan bertujuan menjaga citra dan sistem perusahaan yang baik .
Kata Kunci: Franchise, Perlindungan Hukum, SOP
Franchisor's Liability for the Legal Protection of Franchisee Employees Who Violates SOPs Caused by the Consumers' Bad Faith
Abstract
It is important in franchising to maintain quality, including the management of human resources (HR), so it is important for the franchisor to instill a corporate culture (Corporate Culture) through Standard Operating Procedures (SOP) which limits the actions of employees at work.
In practice, it turns out that not everything is detailed in the SOP, one of which is the violation of the SOP in the code of ethics by employees when solving problems of bad faith from consumers.
Based on this description, 2 objectives of this research is appointed, firstly, to know and understand the arrangements related to the Franchisor's Work Agreement with employees to comply with SOPs in the Franchise Branch, compliance with SOPs for franchisee employees by the franchisor.
The second objective is to find out and understand the responsibility of the franchisor for the legal protection of franchisee employees who have violated SOPs caused by consumer errors.
The research specification is descriptive analytical, namely the data analysis used for normative (juridical) aspects with qualitative analysis.
Based on the first results of the study shows that in Indonesia has set the franchise in PP no.
42 of 2007 concerning Franchise and Minister of Trade Regulation No.
71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising.
The work agreement includes the Standard Operation Procedure (SOP) based on the Civil Code.
The legal protection for franchise employees is Law no.
2003 concerning Manpower.
The second result of the research is that there should be legal protection for employees aimed at maintaining a good image and company system.
Keywords: Franchise, Legal Protection, SOP.
Related Results
ANALISIS PERHITUNGAN ROYALTY FEE FRANCHISE MENURUT KONSEP MUSYARAKAH: STUDI PADA JARIMATIKA DARUSSALAM
ANALISIS PERHITUNGAN ROYALTY FEE FRANCHISE MENURUT KONSEP MUSYARAKAH: STUDI PADA JARIMATIKA DARUSSALAM
This study aims to analyze the calculation of royalty fee at a franchise of Jarimatika in Darussalam Banda Aceh from musyarakah perspective and analyze the strategy employed in sol...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Abstrak
Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan kons...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin ada...
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Greenwashing adalah praktek pengungkapan informasi ramah lingkungan yang tidak berdasar oleh pelaku usaha, sehingga merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ...
Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera)
Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera)
Perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagaimana penyelesai...

