Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

View through CrossRef
Abstrak Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan    Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan  akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya,  mereka tidak boleh  menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial  apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan  dan komentar mereka.   Dan  Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam   Perlindungan  Kon-sumen Di Indonesia adalah  Menangani perkara konsumen melalui mediasi,  konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai  berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemerik-saan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen, BPSK  berhak me-manggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk  tujuan  penyelidikan, memastikan     ada   atau    tidaknya   kerugian   di   pihak  konsumen,  BPSK   harus   memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku  usaha, BPSK berhak  menjatuhkan sanksi administratif  kepada  pelaku usaha yang  melakukan    pelanggaran. Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan  Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen.   Abstract The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers In Indonesia, they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if it is obtained in ways that are detrimental to consumers, they must be non-profit making in their activity profiles, they must not accept advertisements for reasons in their publications, they must not allow the exploitation of the information and advice they provide to consumers for commercial purposes, they must not allow their freedom of action and comment. And the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is to handle consumer cases through mediation, conciliation and arbitration, open consumer protection consultations, supervise the inclusion of standard clauses, if there is a violation of the Consumer Protection Law. BPSK is obliged to report to investigators, BPSK is obliged to accept written or unwritten complaints regarding various types of violations, BPSK is tasked with conducting case examinations and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors suspected of violating consumer protection laws, BPSK has the right to present witnesses experts, witnesses or someone who is deemed to know the act of violating the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of the evidence for the purpose of the investigation is to ensure whether or not there is a loss on the part of consumers, BPSK must notify business actors of any decision regarding violations, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.  
Title: PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Description:
Abstrak Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan    Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan  akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya,  mereka tidak boleh  menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial  apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan  dan komentar mereka.
   Dan  Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam   Perlindungan  Kon-sumen Di Indonesia adalah  Menangani perkara konsumen melalui mediasi,  konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai  berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemerik-saan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen, BPSK  berhak me-manggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk  tujuan  penyelidikan, memastikan     ada   atau    tidaknya   kerugian   di   pihak  konsumen,  BPSK   harus   memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku  usaha, BPSK berhak  menjatuhkan sanksi administratif  kepada  pelaku usaha yang  melakukan    pelanggaran.
Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan  Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen.
  Abstract The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers In Indonesia, they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if it is obtained in ways that are detrimental to consumers, they must be non-profit making in their activity profiles, they must not accept advertisements for reasons in their publications, they must not allow the exploitation of the information and advice they provide to consumers for commercial purposes, they must not allow their freedom of action and comment.
And the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is to handle consumer cases through mediation, conciliation and arbitration, open consumer protection consultations, supervise the inclusion of standard clauses, if there is a violation of the Consumer Protection Law.
BPSK is obliged to report to investigators, BPSK is obliged to accept written or unwritten complaints regarding various types of violations, BPSK is tasked with conducting case examinations and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors suspected of violating consumer protection laws, BPSK has the right to present witnesses experts, witnesses or someone who is deemed to know the act of violating the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of the evidence for the purpose of the investigation is to ensure whether or not there is a loss on the part of consumers, BPSK must notify business actors of any decision regarding violations, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.
 .

Related Results

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih oleh konsumen dan diangga...
PERANAN BPSK DALAM SENGKETA PERJANJAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)
PERANAN BPSK DALAM SENGKETA PERJANJAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) merupakan lembaga di luar pengadilan yang menangani sengketa konsumen dan juga berwenang untuk melindungi hak-h...
EDUKASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN
EDUKASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda telah terbentuk sejak tahun 2010, yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di wilayah Kota Samarinda. Se...
Constraints of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Resolving Disputes
Constraints of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Resolving Disputes
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh BPSK. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ialah menjadi wadah atau lembaga yang dapat membantu untuk men...
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
IMPLIKASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI ACEH
IMPLIKASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI ACEH
Ketika lembaga negara yang formal mengalami krisis kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, muncul permintaan untuk memperkuat peran lembaga adat sebag...

Back to Top