PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

<p><strong>Abstrak</strong><br />Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian<br />nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Pasal<br />2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah<br />lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan<br />wewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun<br />Jumlah bank peserta penjaminan LPS pada akhir 31 Desember 2014 sebanyak 1.919 bank (119<br />bank umum dan 1.800 BPR). Simpanan yang dijamin LPS terdiri dari simpanan yang dijamin<br />seluruhnya (sampai Rp2 miliar) dan yang dijamin sebagian untuk simpanan yang di atas Rp2<br />miliar, hanya dijamin maksimal Rp2 miliar. berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan<br />menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis<br />moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsi<br />menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan<br />sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugas<br />merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan<br />penjaminan simpanan<br /><strong></strong></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> LPS, UU No 24 Tahun 2004</p><p><strong>Abstract</strong><br />The banking industry is a very important component in the national economy in order to<br />maintain a balance of progress and national economic unity. According to Article 2 of Law<br />Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation is an institution that is<br />independent, transparent and accountable in carrying out its duties and authorities. LPS is a<br />legal entity and is responsible to the President. As for the number of banks participating in the<br />LPS guarantee at the end of December 31 2014, there were 1,919 banks (119 commercial banks<br />and 1,800 rural banks). Deposits guaranteed by LPS consist of fully guaranteed deposits (up<br />to Rp. 2 billion) and partially guaranteed for deposits above Rp. 2 billion, only a maximum of<br />Rp. 2 billion is guaranteed. based on the Law with the aim of fostering a sense of public trust<br />in the world of banking after the monetary crisis which resulted in the liquidation of several<br />banks in Indonesia. The LPS functions as a guarantee for bank customer deposits and actively<br />participates in maintaining the stability of the banking system according to its authority. Therefore, in carrying out its functions, IDIC has the task of formulating and establishing</p><p>policies for implementing deposit insurance and implementing deposit insurance.<br /><strong>Keywords:</strong> LPS, Law No. 24 of 2004</p>