Javascript must be enabled to continue!
Akibat Hukum Pada Pemisahan Simpanan Dari Nasabah Bank Saat Likuidasi Untuk Memperoleh Jaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan
View through CrossRef
Abstrak. Penelitian dalam artikel ini menjelaskan tentang adanya celah hukum yang terkait dengan kontrak penjaminan simpanan LPS terhadap syarat dan ketentuan penjaminan simpanan nasabah. Praktiknya perilaku pemecahan dana simpanan belum ada aturan lebih lanjut, sehingga muncul pertanyaan apa akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS. Artikel ini adalah penelitian hukum dengan memakai pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis memakai metode interpretasi gramatikal dan sistematis. hasil penelitian ini, penulis berpendapat pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminanan dari LPS adalah tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi. Akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS, yaitu hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS ) untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijaminkan simpanannya.
Abstract. The research in this article describes the existence of legal loopholes related to the LPS deposit guarantee contract against the terms and conditions of customer deposit insurance. In practice, there is no further regulation on the behavior of splitting deposit funds, so the question arises what are the legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS. This article is a legal research using a statutory approach and a case approach. The analysis technique uses a grammatical and systematic interpretation method. the results of this study, the authors argue that the breakdown of deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS is an act of customers who benefit unreasonably, according to article 19 paragraph (1) letter b of the Law on IDIC and there is an element of criminal fraud, criminal acts in the banking sector , and economic crimes. The legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS, namely the right of customers (customers who do not perform the act of splitting their deposit funds to obtain guarantees from LPS) to obtain a fair deposit guarantee, the right of LPS not to (omission) to pay deposit guarantees customers who split their deposit funds, and the right of the government to undertake (commission) to maintain banking stability from the act of splitting their deposit funds by customers with the aim of securing their deposits.
Title: Akibat Hukum Pada Pemisahan Simpanan Dari Nasabah Bank Saat Likuidasi Untuk Memperoleh Jaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan
Description:
Abstrak.
Penelitian dalam artikel ini menjelaskan tentang adanya celah hukum yang terkait dengan kontrak penjaminan simpanan LPS terhadap syarat dan ketentuan penjaminan simpanan nasabah.
Praktiknya perilaku pemecahan dana simpanan belum ada aturan lebih lanjut, sehingga muncul pertanyaan apa akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS.
Artikel ini adalah penelitian hukum dengan memakai pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.
Teknik analisis memakai metode interpretasi gramatikal dan sistematis.
hasil penelitian ini, penulis berpendapat pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminanan dari LPS adalah tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi.
Akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS, yaitu hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS ) untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijaminkan simpanannya.
Abstract.
The research in this article describes the existence of legal loopholes related to the LPS deposit guarantee contract against the terms and conditions of customer deposit insurance.
In practice, there is no further regulation on the behavior of splitting deposit funds, so the question arises what are the legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS.
This article is a legal research using a statutory approach and a case approach.
The analysis technique uses a grammatical and systematic interpretation method.
the results of this study, the authors argue that the breakdown of deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS is an act of customers who benefit unreasonably, according to article 19 paragraph (1) letter b of the Law on IDIC and there is an element of criminal fraud, criminal acts in the banking sector , and economic crimes.
The legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS, namely the right of customers (customers who do not perform the act of splitting their deposit funds to obtain guarantees from LPS) to obtain a fair deposit guarantee, the right of LPS not to (omission) to pay deposit guarantees customers who split their deposit funds, and the right of the government to undertake (commission) to maintain banking stability from the act of splitting their deposit funds by customers with the aim of securing their deposits.
Related Results
TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN PERBANKAN DI INDONESIA
TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN PERBANKAN DI INDONESIA
The ratification of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS) marks the formal process of institutionalizing the deposit insurance system in Indonesi...
Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah KPR BTN Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Padang
Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah KPR BTN Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Padang
Salah satu bank umum yang terdapat di Kota Padang adalah PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dengan salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit adalah Kredit Kepemilikan Rumah Bank...
Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut
Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut
Abstract. This study aims to examine the impact of service quality on customer trust at Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Garut (KC Garut), assess the effect of customer s...
STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA
STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Kelahiran Bank Syariah Indonesia, pengga...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
<p><strong>Abstrak</strong><br />Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian<br />nasional demi menjaga ke...
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu ke...
Investigasi Peran Temporal Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Syariah Indonesia
Investigasi Peran Temporal Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Syariah Indonesia
Kualitas pelayanan berperan penting dalam suatu perusahaan disaat persaingan di bidang bisnis terjadi sangat ketat dan terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaru...

