Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
View through CrossRef
Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing. The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law. Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation. Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death. This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation. Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights. The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries. The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
Title: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
Description:
Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia.
Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing.
The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law.
Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation.
Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death.
This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation.
Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights.
The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries.
The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PELANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PELANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
Tujuan asli dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Untuk pencapaian keadilan di masyarakat, order terlebih dahulu harus dibuat. Gangguan dan kekacauan dapat dihasilkan dari ger...
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
Abstract
Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law...
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Masyarakat baik itu kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan tersebu...
Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis tindak pidana hukum terorisme tentang sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah m...
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)
Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pent...
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU MELALUI MOTIVASI KERJA (STUDI PADA GURU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN YAYASAN PANDU PERTIWI KABUPATEN TANGERANG)
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU MELALUI MOTIVASI KERJA (STUDI PADA GURU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN YAYASAN PANDU PERTIWI KABUPATEN TANGERANG)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja di Yayasan Pandu Pertiwi (Permata Insani Islamic School) Tangerang, Bante...
Bustan al-Salatin Panduan kepada Pemerintahan Islam yang Adil oleh Golongan Pembantu Raja ~ Bustan al-Salatin as a Guide to Justice of Islamic Government by King’s Aides
Bustan al-Salatin Panduan kepada Pemerintahan Islam yang Adil oleh Golongan Pembantu Raja ~ Bustan al-Salatin as a Guide to Justice of Islamic Government by King’s Aides
Konsep keadilan dalam Islam mempunyai pengertian yang luas dan mendalam. Keadilan dalam Islam mencakupi keseluruhan sudut kehidupan manusia tanpa sebarang pengecualian. Golongan ra...

