DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI KEUMATAN DI INDONESIA

Abstrak Persoalan ketidakefektifan pengelolaan wakaf di Indonesia merupakan suatu yang harus segera diselesaikan jika kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim dan negara tetangga sekuler seperti Singapura. Padahal jika melihat potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Dukungan pemerintah sebagai regulator wakaf merupakan suatu yang patut diapresiasi dan disosialisasikan sehingga pengelelooan wakaf semakin produktif dan dapat berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif dan inovatif. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Kedua, asas kesejahteraan nadzhir. Ketiga, asas transparansi dan accountability. Ketiga nilai falsafah tersebut harus dimiliki untuk menuju era wakaf profesioanl dan produktif, Dengan begitu tingkat kepercayaan dan kepuasaan masyarakat terhadap lembaga wakaf semakin meningkat dan dengan sendirinya dapat menyadarkan kepada masyarakat lain untuk peduli wakaf. Dalam mengupayakan ketiga hal tersebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat nasional maupun intemasional. Bukti nyata yang telah dilakukan oleh BWI sejauh ini ialah melakukan MoU dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Masyarakat Ekonomi Syariah. MoU tersebut dimaksudkan (a) sebagai landasan untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen keuangan syariah dan wakaf; (b) mengoptimalkan peran Para Pihak dalam mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen Keuangan syari' ah dan wakaf.