Javascript must be enabled to continue!
AKIBAT HUKUM DARI PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG MENDAHULUI PROSES PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhamad Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.)
View through CrossRef
Abstract
The making of a deed of sale and purchase of land by a Land Deed Official (PPAT) originating from a parent land certificate must first be carried out by splitting the land certificate. However, in its application, PPAT MuhamadNurKholis Muslim, SH, M.Kn issued a deed of sale and purchase of land originating from the parent land certificate without preceding the splitting of the land certificate. This study aims to determine the legalconsequences of making a deed of sale and purchase of land that precedes the process of splitting the land certificate at the Office of PPAT MuhamadNurKholis Muslim, SH, M.Kn and the settlement process.
This research is an empirical juridical research using a conflict approach, namely by analyzing the problems of making a deed of sale and purchase conducted through interviews and analysis of related documents.
The results of this study explain that the sale and purchase deed made prior to the process of splitting the land certificate is an inappropriate procedure, the document does not contain correct information so that it does not have strong legal force. The settlement process is carried out by the relevant parties submitting the split of the main land certificate to the BPN Office of Probolinggo Regency and revising the sale and purchase deed to the PPAT concerned. With these problems, it is hoped that all PPATs will carry out their duties procedurally.
Keywords: Deed, Sale and Purchase, Split, Land Certificate
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Title: AKIBAT HUKUM DARI PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG MENDAHULUI PROSES PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhamad Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.)
Description:
Abstract
The making of a deed of sale and purchase of land by a Land Deed Official (PPAT) originating from a parent land certificate must first be carried out by splitting the land certificate.
However, in its application, PPAT MuhamadNurKholis Muslim, SH, M.
Kn issued a deed of sale and purchase of land originating from the parent land certificate without preceding the splitting of the land certificate.
This study aims to determine the legalconsequences of making a deed of sale and purchase of land that precedes the process of splitting the land certificate at the Office of PPAT MuhamadNurKholis Muslim, SH, M.
Kn and the settlement process.
This research is an empirical juridical research using a conflict approach, namely by analyzing the problems of making a deed of sale and purchase conducted through interviews and analysis of related documents.
The results of this study explain that the sale and purchase deed made prior to the process of splitting the land certificate is an inappropriate procedure, the document does not contain correct information so that it does not have strong legal force.
The settlement process is carried out by the relevant parties submitting the split of the main land certificate to the BPN Office of Probolinggo Regency and revising the sale and purchase deed to the PPAT concerned.
With these problems, it is hoped that all PPATs will carry out their duties procedurally.
Keywords: Deed, Sale and Purchase, Split, Land Certificate.
Related Results
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang...
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
ABSTRAK Penelitian tentang “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” bertujuan untuk menganal...
Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli
Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli
ABSTRACTDalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat ...
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir dari adanya sifat terbuka yang ada pada KUHPerdata Buku III. Sifat terbuka disini memberikan kebebasan yang seluaslu...
Keabsahan dan Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta di Bawah Tangan yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa
Keabsahan dan Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta di Bawah Tangan yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa
Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan jual beli. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang...
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo
Perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta oten...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....

