Javascript must be enabled to continue!
Perang Aceh 1873–1912: Dari Pengkhianatan Perjanjian Sumatera hingga Lahirnya Semangat Perang Sabil
View through CrossRef
Perang Aceh (1873–1912) merupakan salah satu konflik kolonial terpanjang dalam sejarah Indonesia yang berakar pada pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Sumatera 1871. Pelanggaran perjanjian tersebut memicu reaksi keras dari Kesultanan Aceh yang menafsirkan tindakan Belanda sebagai deklarasi perang terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang politik dan keagamaan perang, peran ulama dalam mobilisasi rakyat melalui ideologi perang sabil, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa buku, karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Aceh bukan semata-mata perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, melainkan juga manifestasi dari keyakinan agama Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ulama memainkan peran sentral dalam menyatukan rakyat melalui dakwah jihad, karya sastra religius, dan seruan. Hikayat Perang Sabil menjadi instrumen ideologis yang menumbuhkan semangat kolektif untuk mempertahankan tanah air dan iman. Secara sosial-ekonomi, perang berkepanjangan ini menimbulkan runtuhnya perekonomian, menurunnya kesejahteraan, serta disintegrasi struktur pemerintahan tradisional. Lahirnya keteguhan moral dan spiritual yang menjadikan Islam sebagai kekuatan pemersatu. Dengan demikian, Perang Aceh dapat dimaknai sebagai bentuk jihad sosial dan politik masyarakat Aceh dalam mempertahankan martabat, kedaulatan.
CV Ulil Albab Corp
Title: Perang Aceh 1873–1912: Dari Pengkhianatan Perjanjian Sumatera hingga Lahirnya Semangat Perang Sabil
Description:
Perang Aceh (1873–1912) merupakan salah satu konflik kolonial terpanjang dalam sejarah Indonesia yang berakar pada pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Sumatera 1871.
Pelanggaran perjanjian tersebut memicu reaksi keras dari Kesultanan Aceh yang menafsirkan tindakan Belanda sebagai deklarasi perang terbuka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang politik dan keagamaan perang, peran ulama dalam mobilisasi rakyat melalui ideologi perang sabil, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.
Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa buku, karya ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Aceh bukan semata-mata perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, melainkan juga manifestasi dari keyakinan agama Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Ulama memainkan peran sentral dalam menyatukan rakyat melalui dakwah jihad, karya sastra religius, dan seruan.
Hikayat Perang Sabil menjadi instrumen ideologis yang menumbuhkan semangat kolektif untuk mempertahankan tanah air dan iman.
Secara sosial-ekonomi, perang berkepanjangan ini menimbulkan runtuhnya perekonomian, menurunnya kesejahteraan, serta disintegrasi struktur pemerintahan tradisional.
Lahirnya keteguhan moral dan spiritual yang menjadikan Islam sebagai kekuatan pemersatu.
Dengan demikian, Perang Aceh dapat dimaknai sebagai bentuk jihad sosial dan politik masyarakat Aceh dalam mempertahankan martabat, kedaulatan.
Related Results
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakuk...
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
Untuk meneliti kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Pemerintah Belanda dan dinyatakan juga berlaku bagi wilayah Hindia Belanda dan sikap Indonesia terhada...
Analysis of Aceh TV Programs in An Effort to Preserve Aceh Culture
Analysis of Aceh TV Programs in An Effort to Preserve Aceh Culture
The problems contained in the problem formulation are (1) What is the vision and mission of Aceh TV. And how Aceh TV realizes the vision and mission. (2) What programs are aired by...
Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh
Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh
The Dutch colonial presence in the eastern coastal region of Aceh had a significant influence on infrastructure development and cultural changes in the area. The buildings left ove...
PERKEMBANGAN BENTUK KERAJINAN RENCONG DI DESA BAET KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR
PERKEMBANGAN BENTUK KERAJINAN RENCONG DI DESA BAET KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR
AbstrakRencong merupakan produk budaya lokal Aceh yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek monyangnya suku Aceh. Rencong sebagai senjata tradisional sekaligus simbol identit...
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
KONSERVASI ARSITEKTUR RUMOH ACEH
KONSERVASI ARSITEKTUR RUMOH ACEH
Maintain the authenticity and identity of Architecture Rumoh Aceh, the mandate entrusted by its predecessor, the founder utoh or buildings in Aceh for the next generation of Acehne...

