Javascript must be enabled to continue!
Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi
View through CrossRef
Discretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services. However, the discretionary arrangement attached to a position when it must be immediately acted without a written law creates a conflict regarding the government must be based on law. On the other hand, the need for discretion becomes a polemic regarding occupational responsibility and personal responsibility in the use of discretion whose parameters sometimes cause harm to society. The results of this research are of interest that the implications of using official diskettes for public services will cause harm to the state and society. The use of discretion is used as a tool for personal gain and authority which results in violating statutory regulations, contrary to legal principles, acts against the law, and AAUPB.Keywords: discretion, job responsibility, personal responsibility
Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Title: Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi
Description:
Discretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services.
However, the discretionary arrangement attached to a position when it must be immediately acted without a written law creates a conflict regarding the government must be based on law.
On the other hand, the need for discretion becomes a polemic regarding occupational responsibility and personal responsibility in the use of discretion whose parameters sometimes cause harm to society.
The results of this research are of interest that the implications of using official diskettes for public services will cause harm to the state and society.
The use of discretion is used as a tool for personal gain and authority which results in violating statutory regulations, contrary to legal principles, acts against the law, and AAUPB.
Keywords: discretion, job responsibility, personal responsibility.
Related Results
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh P...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Abstrak. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pengaruh revolusi industri 4.0, salah satu permasalahan yang terjadi akibat pertumbuhan teknol...
Pengaruh Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo
Pengaruh Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Pem...
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
Pengambilan keputusan administrasi negara memerlukan keseimbangan antara diskresi dan legalitas. Diskresi memberikan kebebasan bagi Pejabat negara membuat keputusan berdasarkan pan...
PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL : SUATU ANALISA KOMPENSASI ATAS PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III DAN IV DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL : SUATU ANALISA KOMPENSASI ATAS PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III DAN IV DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
This research analyze the reposition of employee orientation from struktural to functional position. This research focus on compensation or income received by civil servants who ar...
Analisis Fungsi Manajemen Talenta Dalam Promosi Jabatan Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara
Analisis Fungsi Manajemen Talenta Dalam Promosi Jabatan Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara
Dalam hal manajemen talenta yang diterapkan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masih belum maksimal dilakukan, hal ini terlihat dari dari data kemampuan dan keahlian ...

