Javascript must be enabled to continue!
Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen kepada Masyarakat Desa Bantarpanjang Berdasarkan Pasal 263 KUHP
View through CrossRef
This community service activity was conducted in Bantarpanjang Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency, with the theme "Criminal Violations Against Document Forgery According to Article 263 of the Indonesian Criminal Code". As a state governed by law, Indonesia mandates that all actions of its citizens must be based on legal principles. The rule of law must be upheld consistently to ensure justice in society. One prevalent issue today is the crime of document forgery, which is increasingly sophisticated due to technological developments. Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regulates two types of document forgery. Paragraph (1) addresses individuals who create or alter documents to generate rights or obligations, or to be used as valid evidence with deceptive intent. Paragraph (2) covers those who deliberately use such forged documents as if they were genuine, which may result in harm to others. Legal sanctions for violating this article include imprisonment for up to six years and/or a fine of up to one billion rupiah. Through this community legal education, the public is expected to gain a better understanding of the legal consequences of document forgery and to increase awareness of the importance of maintaining integrity and legal compliance in their daily lives.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen kepada Masyarakat Desa Bantarpanjang Berdasarkan Pasal 263 KUHP
Description:
This community service activity was conducted in Bantarpanjang Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency, with the theme "Criminal Violations Against Document Forgery According to Article 263 of the Indonesian Criminal Code".
As a state governed by law, Indonesia mandates that all actions of its citizens must be based on legal principles.
The rule of law must be upheld consistently to ensure justice in society.
One prevalent issue today is the crime of document forgery, which is increasingly sophisticated due to technological developments.
Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regulates two types of document forgery.
Paragraph (1) addresses individuals who create or alter documents to generate rights or obligations, or to be used as valid evidence with deceptive intent.
Paragraph (2) covers those who deliberately use such forged documents as if they were genuine, which may result in harm to others.
Legal sanctions for violating this article include imprisonment for up to six years and/or a fine of up to one billion rupiah.
Through this community legal education, the public is expected to gain a better understanding of the legal consequences of document forgery and to increase awareness of the importance of maintaining integrity and legal compliance in their daily lives.
Related Results
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 3...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics)
Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics)
Tindak Pidana Carding atau credit card fraud (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan.Penipuan kartu ...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...

