Javascript must be enabled to continue!
Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata
View through CrossRef
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam praktiknya proses eksekusi putusan perdamaian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan tata cara yang relevan dalam Hukum Acara Perdata. Adapun Proses eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Metode yang digunakan adalah metodologi hukum normatif berdasarkan norma-norma hukum yang mengatur eksekusi putusan perdamaian. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi putusan perdata, mengajukan banding atau kasasi jika diperlukan, dan melaksanakan akta perdamaian dengan itikad baik. Hal ini dapat mengurangi konflik dan hambatan dalam proses eksekusi serta membantu dalam mencapai keadilan hukum. Bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian merupakan salah satu tujuan damainya para pihak yang berperkara. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi dan atas pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian.
PT. Sanskara Karya Internasional
Title: Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata
Description:
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam praktiknya proses eksekusi putusan perdamaian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan tata cara yang relevan dalam Hukum Acara Perdata.
Adapun Proses eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih.
Metode yang digunakan adalah metodologi hukum normatif berdasarkan norma-norma hukum yang mengatur eksekusi putusan perdamaian.
Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi putusan perdata, mengajukan banding atau kasasi jika diperlukan, dan melaksanakan akta perdamaian dengan itikad baik.
Hal ini dapat mengurangi konflik dan hambatan dalam proses eksekusi serta membantu dalam mencapai keadilan hukum.
Bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian merupakan salah satu tujuan damainya para pihak yang berperkara.
Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi dan atas pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian.
Related Results
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN
Penelitian ini ditujukan dalam rangka menhasilkan analisis terkait peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan huku...
HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA
HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA
Eksekusi atau pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisde). Eksekusi dapat di...
Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Arifullah, Nomor induk mahasiswa 4089.0135/8910208566, Beberapa faktor yang Menghambat Pelaksanaan Putusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri Kelas I Makass...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENGETAHUAN HUKUM TENT ANG HUKUM ACARA PERDATA
PENGETAHUAN HUKUM TENT ANG HUKUM ACARA PERDATA
Hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam peneg...
PROGRAM ACARA GEGIRANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BERLANDASKAN AGAMA HINDU DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI STASIUN BALI
PROGRAM ACARA GEGIRANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BERLANDASKAN AGAMA HINDU DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI STASIUN BALI
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Bali merupakan salah stasiun televisi lokal milik pemerintah Republik Indonesia yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Selain pen...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

