Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA

View through CrossRef
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai oleh dua hal yakni penguatan sistem presidensil dan berkembangnya banyak partai (multipartai). Guna meminimalir dampak negatif kombinasi presidensil dan multi partai seperti potensi munculnya instabilitas pemerintahan akibat konflik eksekutif-legislatif, maka diadopsi kebijakan koalisi partai. Paper ini mengkaji dampak koalisi partai politik terhadap pembentukan kabinet profesional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa selain koalisi partai belum sepenuhnya menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil, koalisi juga menimbulkan efek negatif yaitu mendegradasi berbagai hak prerogatif presiden utamanya dalam membentuk susunan kabinet profesional (zaken cabinet) dan melahirkan pragmatisme politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan main yang jelas mengenai pembentukan koalisi. Partai tidak diberi batasan dalam mencari mitra koalisi misalnya harus memiliki kedekatan visi-misi dan kesamaan program kebijakan. Akibatnya, pembentukan koalisi partai lebih didominasi oleh keinginan untuk memperoleh kekuasaan sebanyak-banyak dan dalam rangka meraup suara setinggi-tinggi dalam pemilu. Ke depan, perlu dibentuk aturan untuk memastikan pembentukan koalisi tidak akan mengganggu upaya presiden menunjuk para menteri berdasarkan kapasitas, integritas dan pengalamannya, dan bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik sehingga dapat tercipta kabinet profesional.
Title: PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA
Description:
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai oleh dua hal yakni penguatan sistem presidensil dan berkembangnya banyak partai (multipartai).
Guna meminimalir dampak negatif kombinasi presidensil dan multi partai seperti potensi munculnya instabilitas pemerintahan akibat konflik eksekutif-legislatif, maka diadopsi kebijakan koalisi partai.
Paper ini mengkaji dampak koalisi partai politik terhadap pembentukan kabinet profesional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hasil kajiannya menunjukkan bahwa selain koalisi partai belum sepenuhnya menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil, koalisi juga menimbulkan efek negatif yaitu mendegradasi berbagai hak prerogatif presiden utamanya dalam membentuk susunan kabinet profesional (zaken cabinet) dan melahirkan pragmatisme politik.
Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan main yang jelas mengenai pembentukan koalisi.
Partai tidak diberi batasan dalam mencari mitra koalisi misalnya harus memiliki kedekatan visi-misi dan kesamaan program kebijakan.
Akibatnya, pembentukan koalisi partai lebih didominasi oleh keinginan untuk memperoleh kekuasaan sebanyak-banyak dan dalam rangka meraup suara setinggi-tinggi dalam pemilu.
Ke depan, perlu dibentuk aturan untuk memastikan pembentukan koalisi tidak akan mengganggu upaya presiden menunjuk para menteri berdasarkan kapasitas, integritas dan pengalamannya, dan bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik sehingga dapat tercipta kabinet profesional.

Related Results

resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia
Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia
Abstrak Pembentukan kabinet selalu menghadirkan persoalan yang rumit secara politik. Kerumitan itu ditengarai bersumber dari sistem multi partai yang digunakan di Indonesia d...
Konstruksi Kabinet Presidensial yang Profesional dan Bebas dari Monopoli Partai Politik: Peluang dan Tantangan Kabinet Merah Putih
Konstruksi Kabinet Presidensial yang Profesional dan Bebas dari Monopoli Partai Politik: Peluang dan Tantangan Kabinet Merah Putih
Kabinet Presidensial dicirikan sebagai kabinet yang lebih kuat dan stabil dibandingkan kabinet parlementer. Sifat unitary executive yang dimiliki presiden di negara yang menganut s...
FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN
FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN
Pada sistem pemerintahan presidensial, dengan adanya koalisi partai politik menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Hal ini terjadi karena dalam suatu pemerintahan tidak mungkin b...
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak d...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang  kontestas...
Pembentukan Kabinet Berdasarkan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensialisme
Pembentukan Kabinet Berdasarkan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensialisme
Pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu ciri utama sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang mandat rakyat serta menuntut adanya k...

Back to Top