PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai oleh dua hal yakni penguatan sistem presidensil dan berkembangnya banyak partai (multipartai). Guna meminimalir dampak negatif kombinasi presidensil dan multi partai seperti potensi munculnya instabilitas pemerintahan akibat konflik eksekutif-legislatif, maka diadopsi kebijakan koalisi partai. Paper ini mengkaji dampak koalisi partai politik terhadap pembentukan kabinet profesional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa selain koalisi partai belum sepenuhnya menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil, koalisi juga menimbulkan efek negatif yaitu mendegradasi berbagai hak prerogatif presiden utamanya dalam membentuk susunan kabinet profesional (zaken cabinet) dan melahirkan pragmatisme politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan main yang jelas mengenai pembentukan koalisi. Partai tidak diberi batasan dalam mencari mitra koalisi misalnya harus memiliki kedekatan visi-misi dan kesamaan program kebijakan. Akibatnya, pembentukan koalisi partai lebih didominasi oleh keinginan untuk memperoleh kekuasaan sebanyak-banyak dan dalam rangka meraup suara setinggi-tinggi dalam pemilu. Ke depan, perlu dibentuk aturan untuk memastikan pembentukan koalisi tidak akan mengganggu upaya presiden menunjuk para menteri berdasarkan kapasitas, integritas dan pengalamannya, dan bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik sehingga dapat tercipta kabinet profesional.